Jakarta, SeRiau-  Pejabat di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik KPK. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan permohonan maaf. Budi mengaku tak tahu mempermasalahkan OTT yang dilakukan KPK. Dia menyampaikan apresiasi dan akan mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi. "Saya sampaikan permohonan maaf disertai apresiasi terhadap KPK. Semoga kami dapat lakukan program pemerintah untuk pemberantasan korupsi," kata Budi di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2017). Saat ini, Budi sedang menunggu pernyataan resmi dari KPK terkait OTT yang dilakukan pada Rabu (23/8) malam itu. Namun Kemenhub sedang menyiapkan pendampingan hukum kepada pejabat Kemenhub yang terkena OTT tersebut. "Oleh karena itu, kami akan lakukan pendampingan sesuai ketentuan yang berlaku, di mana biro hukum dan lawyer-lawyer yang sesuai dengan ketentuan akan lakukan pendampingan," ujarnya. Budi juga akan mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepada KPK, surat juga akan dikirim untuk memberikan penjelasan soal pendampingan yang dilakukan kepada pejabat yang tertangkap itu. "Kami hari ini juga akan berkirim surat, melapor ke Presiden Jokowi. Dan kita juga akan mengirimkan surat untuk menyampaikan ke KPK untuk lakukan pendampingan baik kasus ini atau dengan yang lain agar tak terjadi lagi," ujarnya. Diberitakan sebelumnya, KPK menyegel ruangan dirjen di Gedung Karsa Kemenhub. Ruangan yang disegel diketahui sebagai ruangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kemenhub A Tonny Budiono. Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebutkan timnya turut mengamankan banyak tas berisi uang dari berbagai mata uang terkait OTT terhadap pejabat Kemenhub. Uang yang ditemukan itu berupa dolar Amerika Serikat (USD) dan dolar Singapura (SGD) serta rupiah. (Sumber : Detiknews.com)