Seriau,- Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Anak Putus Sekolah (PANTAS) melakukan rapat koordinasi pengurus,  Senin (18/12/2023) di ruang rapat Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Ketua Satgas Pantas Riau, Drs. Pahmijan, M.Pd, langsung memimpin rapat dengan agenda utama evaluasi kinerja pengurus dan rancangan agenda kerja tahun 2024 tersebut. 

Salah satu poin penting dalam rakor tersebut adalah memangkas jumlah pengurus Satgas PANTAS Riau, yang dinilai terlalu gemuk. Menurut Pahmijan, pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap kinerja pengurus sebelum mengambil keputusan mengurangi jumlah anggota kepengurusan yang ada.

Berdasarkan SK Gubernur Riau No: KPTS/1160/XII/2022 kepengurusan Satgas PANTAS terdiri atas 18 
pembina/pengarah, 5 penanggungjawab, dan 64 orang pelaksana (14 pengurus harian dan 50 anggota).

" Orang-orang yang ada dalam kepengurusan Satgas PANTAS ini adalah mereka yang terpanggil untuk berperan aktif mengatasi masalah pendidikan di Riau, khususnya penanganan anak putus sekolah. Mungkin sebagian rekan-rekan 
pengurus ada yang kesulitan berbagi waktu dan fokus untuk kegiatan ini. Untuk itulah kita melakukan evaluasi, agar tidak menjadi beban bagi mereka yang berniat baik," kata Pahmijan.

Pahmijan, yang juga merupakan Kabid. SMA Disdik Provinsi Riau ini menambahkan, Satgas PANTAS bertugas untuk mendata, memverifikasi, dan memvalidasi serta memfasilitasi anak tidak sekolah di Provinsi Riau untuk mendapatkan 
pendidikan.

Data-data yang diperoleh beserta tindaklanjutnya diharapkan dapat mengurangi jumlah anak yang tidak bersekolah dari tahun ke tahun di Riau. Anak tidak sekolah yang sudah teridentifikasi dapat melanjutkan pendidikan di sektor formal maupun non formal.

Data tahun 2023 ini menurutnya terdapat lebih dari 400 anak putus 
sekolah di ibukota Provinsi Riau, Pekanbaru, yang berasal dari tingkat SD, SMP, sampai tingkat SMA sederajat.

" Tahun 2024 nanti kita akan lebih mengoptimalkan kinerja Satgas PANTAS ini dalam melakukan pendataan, verifikasi dan validasi serta memfasilitasi anak tidak sekolah di seluruh kabupaten/kota secara merata," pungkasnya.

FPPDP Pertanyakan Anggaran

Satgas Pantas 2023 Sebesar Rp 2M 
Ada hal menarik dalam rapat koordinasi (Rakor) pengurus Satgas PANTAS kali ini, dimana diundangnya pengurus Forum Pemuda Pejuang Pendidikan (FPPDP) Riau dalam rapat. Ketua FPPDP Riau, Prawira Mahardika hadir didampingi Kabid Pendidikan FPPDP Riau, Yusrizal Yusuf.

Menurut Pahmijan, diundangnya ketua FPPDP Riau ini untuk mendapatkan penjelasan terkait informasi yang diperoleh bahwa Satgas Pantas Riau mendapatkan dana APBD sebesra Rp2 milyar pada tahun anggaran 2023

Ketua FPPDP Riau, Prawira Maradika, menegaskan bahwa informasi tersebut mereka dengar dalam Rakor Organisasi Kepemudaan yang diselenggarakan Dispora Riau pada 2 Maret 2023 lalu. Hal tersebut tentu membuat pihaknya kaget dan ingin megetahui lebih jauh terkait kebenaran informasi tersebut. Sebab dana sebesar Rp 2 milyar menurutnya terlalu besar jika pekerjaan yang dilakukan hanya mendata anak putus ekolah.

Terlebih tugas mendata tersebut juga dapat dilakukan oleh pemerintah secara terstruktur dari tingkat provinsi ke kabupaten/kota. 
"Karena sejujurnya nama Satgas PANTAS baru pertama kita dengar saat itu, demikian juga dengan anggaran yang menyertainya," ungkap Mahardika. 

Menanggapi hal tersebut, beberapa pengurus Satgas PANTAS memberikan klarifikasi. Diantaranya Rudi Irawan, Eko Wibowo, dan beberapa pengurus lainnya. 

" Anggaran Satgas PANTAS Provinsi Riau sebagai mandatory Dinas Pendidikan Provinsi Riau tidak lebih dari Rp 200 juta. Sejauh ini penyerapan dana kegiatan tepatnya adalah Rp193.876.892," ungkapnya. 

Hal senada juga diungkapkan Eko Wibowo bahwa Satgas PANTAS bukanlah sebuah ormas yang didanai langsung dari APBD.

" Jadi kalau teman-teman beranggapan di Satgas Pantas ini ada proyek yang bisa dibagi-bagi, itu sebuah kesalah  pahaman informasi yang sangat besar," ujarnya.

Ketua Satgas PANTAS Riau, Pahmijan, mempertegas jawaban bahwa informasi anggaran Satgas Pantas Riau tahun 2023 
sebesar Rp2 milyar adalah murni hoax.

" Kita bersyukur FPPDP Riau berkenan mengonfirmasi langsung informasi tersebut ke Satgas PANTAS. Dan karena FPPDP 
ini juga bergerak di bidang pendidikan, kita membuka pintu bagi teman-teman FPPDP untuk ikut bergabung dalam kegiatan Satgas Pantas" ungkap Pahmijan.

Ketua FPPDP Riau, Prawira Maradika, mengapresiasi klarifikasi yang diberikan Ketua Satgas PANTAS Riau beserta jajaran pengurus. Menurutnya informasi tersebut sangat berharga di tengah simpang siurnya informasi yang beredar di masyarakat.

Dirinya mengaku bersedia mendukung kegiatan Satgas PANTAS Riau dalam mengatasi anak putus sekolah di Provinsi Riau. Rakorpun diakhiri dengan memakaikan rompi Satgas PANTAS Riau kepada Ketua FPPDP Riau oleh Pahmijan (zal/rls)