SeRiau - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk berkonsultasi kepada Jubir Satgas Wiku Adisasmito sebelum berkomentar soal pandemi Corona. PPP berharap apapun kebijakan terkait informasi COVID-19 disampaikan secara transparan.

"Prinsipnya, apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah mengenai komunikasi tentang COVID-19 ini, harus memerhatikan mengenai keterbukaan informasi publik. Publik berhak mendapat informasi yang benar tentang COVID-19," kata Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi, saat dihubungi, Senin (24/8/2020).

"Jangan sampai keputusan tentang komunikasi satu pintu justru menutup atau mengurangi akses publik dalam mendapatkan informasi publik khususnya mengenai COVID-19 ini," sambungnya.

Arwani kemudian menyoroti perbedaan informasi terkait kebijakan saat pandemi Corona. Seperti penerapan PSBB hingga kebijakan transportasi.

"Kesimpangsiuran informasi di level pejabat mengenai COVID-19 sebenarnya telah terjadi sejak COVID-19 awal muncul di Indonesia. Mulai polemik soal karantina wilayah (lockdown) atau PSBB, polemik istilah mudik dan pulang kampung, perbedaan kebijakan tentang ojek online boleh membawa penumpang atau tidak, termasuk mengenai new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Kesimpangsiuran ini tidak dituntaskan dengan baik," tutur Arwani.

Arwani menyebut perbedaan informasi ini tidak hanya terjadi di tingkat pusat. Namun juga terjadi di daerah.

"Termasuk persoalan koordinasi pejabat di daerah dalam penanganan COVID-19. Seperti yang terjadi di Jawa Timur antara Gubernur Jatim dan Walikota Surabaya," ungkapnya.

Arwani mengatakan komunikasi terkait Corona hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah. Namun demikian, keberadaan Satgas COVID dapat menbangun pola komunikasi yang baik di pemerintah.

"Komunikasi mengenai COVID-19 tampak tidak terkonsolidasikan dengan baik. Tidak muncul orkestra komunikasi di internal pejabat baik di pusat dan daerah. Meski, keberadaan Gugus Tugas (Satgas) COVID-19 sedikit banyak telah membangun pola komunikasi yang baik di level pemerintah," ucapnya.

Jokowi sebelumnya menyoroti komunikasi publik pejabat pemerintah terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. Jokowi meminta agar sebelum memberikan komentar kepada media para pejabat itu berkonsultasi dengan Jubir Satgas.

"Kalau yang saya baca dari para jurnalis, terutama asing, ini yang karena komunikasi kita yang tidak firm, tidak gamblang, tidak jelas sehingga mereka yang tulis sering hal-hal yang tidak baik," kata Jokowi dalam ratas laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional seperti ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (24/8).

"Oleh sebab itu, saya minta setiap ingin statement urusan berkaitan dengan COVID betul-betul ditanyakan terlebih dahulu dikonsultasikan lebih dahulu dengan yang namanya Prof Wiku sehingga tidak semua berkomentar dan itu yang diambil oleh mereka dari statement yang dari kita berbeda-beda, hati-hati tolong satu itu aja," ujar Jokowi. (**H)

Sumber: detikNews