Pekanbaru, SeRiau - Salah seorang inisiator, Muhammad Adil sangat optimis kalau pelaksanaan Hak Angket di DPRD Riau terkait pembayaran Hutang Eskalasi di APBD-P 2015 sebesar Rp 220 M tetap akan jalan atau jadi.  Walau diakuinya ada upaya-upaya penggagalan dari beberapa orang Anggota Dewan. "Ada upaya kayak-kayaknya hak angket itu dihilangkan.  Apalagi ada stetmen Pimpinan disuruh ulang lagi, inikan tidak benar.  Karena sudah di Paripurnakan sebelumnya.  Memang tinggal penjelasan dari inisiator terhadap pandangan fraksi.  Kita sebenarnya sudah siap, tinggal tempur saja", jelasnya memberikan gambaran kondisi terkini upaya mewujudkan hak angket. Disampaikan juga oleh politisi Hanura dari Dapil Kepulauan Meranti ini, untuk sampai pada tingkat pembuatan Pansus, tingkat kehadiran anggota harus mencapai 2/3 dari jumlah keseluruhan atau mencapai 44 orang dari 65 jumlah anggota yang ada.  "Jadi kita sekarang sedang hitung-hitung mengenai ini. Sehingga saat Paripurna persetujua sekaligus pembentukan Pansus anggota korum", sebutnya lagi. Ditambahkan lagi, kasus pembayaran hutang eskalasi ini akan jadi 'bola panas', apa lagi jelang Pilkada Gubri 2018.  Inikan ada kecurigaan dalam pembayaran dimana dalam rapat Banggar-TAPD disepakati dibayar diMurni 2016.  Bahkan ini sampai pada APBD-P 2015 disahkan atau ketok palu.  Tapi ternyata setelah verifikasi, ada pembayaran tanpa dibahas lagi di Banggar.  Inilah yang membuat kecurigaan. "Aturan atau Udang-Undang 17 tahun 2014 jelas disebutkan mengenai tugas dan fungsi DPRD.  Kalau memang 'kecurigaan' ini benar terjadi, Dewan akan dipertanakan, kenapa itu bisa terjadi, kenapa tidak diawasi danlainya.  Dengan alasan ini, kawan-kawan pasti mau dilakukan hak angket untuk minta penjelasan ke Pemprov terkait kenapa dilakukan pembayaran", katanya sembari mengakui pihaknya juga melakukan loby terhadap anggota lain. (Imt)