SeRiau - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pentingnya perencanaan anggaran kepada para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dia menyebutkan, masih banyak pejabat yang tidak detail dalam merencanakan anggaran, sehingga, sering ditemukan banyak penggunaan anggaran yang tidak sesuai.

"Belanja di Kementerian Keuangan sebanyak Rp 23 triliun, ini adalah suatu keharusan bagi kita untuk menunjukkan kepada kementerian/lembaga yang lain dan kepada daerah," kata Sri Mulyani saat acara sosialisasi Perpres 16 Tahun 2018 di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (28/6/2018).

"Saya selalu menekankan kepada Kementerian keuangan anda bertanggung jawab menjadi role model karena kalau Bendahara Umum Negara mengelola dan menggunakan anggarannya tidak secaraprudent dengan hati-hati dan dengan tata kelola yang baik, dia memberikan contoh yang buruk kepada kementerian lembaga yang lain," tambah dia.

Sebagai bendahara umum negara, kata Sri Mulyani, Kementerian Keuangan sudah sewajarnya terus memberikan contoh baik dari mulai perencanaan penganggaran hingga pengadaan. Oleh karena itu, dirinya meminta kepada seluruh pejabat di Kemenkeu untuk mau melihat secara detail setiap perencanaan anggaran baik belanja operasional sampai dengan belanja barang.

"Saya minta di Kementerian Keuangan seluruh dokumen anggaran diperiksa tidak hanya titik, koma, angka, dan peruntukannya dan ternyata sesudah di Kementerian Keuangan beberapa kali siklus rapim kita melihat banyak yang bisa diperbaiki kadang-kadang tujuannya tidak untuk mengurangi anggaran tapi penggunaan anggaran," jelas dia.

Wanita yang pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mencontohkan kasus perencanaan anggaran yang kurang matang. Hal ini terjadi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu.

Dia bilang, Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu melaporkan bahwa anggaran BBM untuk patroli di 2018 tidak cukup.

"Saya hanya bisa mengatakan kenapa tidak cukup? Iya tidak ada alokasi anggarannya berapa kebutuhannya kalau tidak salah Rp 34 miliar," kata Sri Mulyani.

"Saya mengatakan pokoknya itu harus dipenuhi tapi nggak nambah belanja saya nggak mau tahu caranya gimana," sambung dia.

Setelah diperiksa ulang perencanaan anggarannya, kata Sri Mulyani, kebutuhan anggaran BBM patroli untuk Ditjen Bea dan Cukai pun bisa dipenuhi dan tanpa menambah anggaran sepersen pun.

Oleh karenanya, Sri Mulyani meminta kepada para pejabat di Kementerian Keuangan untuk mau melihat secara detail perencanaan anggaran, sehingga tidak ada cerita mendelegasikan tugas dengan cara turun temurun.

Maksud Sri Mulyani, mulai dari pejabat eselon I tidak lagi mendelegasikan pengecekan detail perencanaan anggaran kepada eselon II dan seterusnya.

"Ini adalah prioritas aktivitas dan prioritas program ini adalah bahayanya kalau sebuah institusi apalagi sebesar Kementerian Keuangan tidak meluangkan waktu dan tenaga dan pikiran dan perhatian kita kepada hal strategis dan teknis detail ini bukannya kita main ke rumah tapi kadang-kadang institusi perlu untuk melihat secara detail," ungkap dia. (**H)

Sumber: detikFinance