SeRiau- DPRD Pekanbaru Bersama Pemko Pekanbaru  mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 sebesar Rp2,825 Triliun, Senin (20/11/2023).

Persetujuan disampaikan dalam Rapat Paripurna dengan agenda Laporan Badan Anggaran DPRD Kota Pekanbaru Terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun 2024 yang berlangsung di Ruang Paripurna Balai Payung Sekaki.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST didampingi Tiga Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ginda Burnama ST MT, Tengku Azwendi Fajri SE MM dan Ir Nofrizal MM.

Rapat ini juga dihadiri Pj Walikota Pekanbaru Muflihun diikuti Sekdako Pekanbaru Indra Pomi Nasution, Asisten, Kepala OPD, Staf Ahli, Camat serta Forkopimda.

APBD Murni Tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2023 senilai Rp2,699 Triliun, ada kenaikan anggaran sekitar Rp126 Miliar.

Usai paripurna, Pj Walikota Pekanbaru Muflihun menyampaikan bahwa program-porgram prioritas yang sudah dilaksanakan tahun 2023 akan dilanjutkan pada 2024 mendatang.

"Program prioritas kita di 2023 masih dipertahankan seperti UHC, santunan kematian, subsidi bunga (pinjaman bank bagi pelaku UMKM), doctor on call dan lain-lain itu masih masuk program prioritas kita di tahun 2024. Jadi program kita tetap lebih kita prioritaskan ke masyarakat," kata Muflihun.

Ditambahkan Muflihun, didalam APBD 2024 juga disiapkan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) sekitar Rp79 miliar.

"Ada atensi kepada seluruh kepala daerah untuk anggaran pemilu itu seluruh daerah (peserta pilkada) harus memasukkan anggaran di 2024. Anggarannya Rp70 Miliar kemudian bersama TNI POLRI sekitar Rp9 Miliar," paparnya.

Selain itu, di tahun 2024 Pemko Pekanbaru juga tetap fokus pada penanganan banjir dan jalan rusak berlubang. Pemko Pekanbaru bersama DPRD berkomitmen ingin jalan-jalan rusak yang menjadi keluhan masyarakat bisa diperbaiki.

"Kalau untuk (penanganan banjir) total fisik seperti infrastruktur itu ada kegiatan dan ada OP, saya tidak bisa menyampaikan detail, tetapi kita sudah sepakat dengan Pimpinan DPRD bersama-sama ingin bagaimana jalan-jalan yang menjadi keluhan masyarakat harus diaspal. Seperti Jalan Sigunggung, Jalan Taman Karya, Jalan Nelayan Rumbai, dan ada beberapa jalan di Kulim sana yang rusak harus diprioritaskan karena itu sudah lama menjadi keluhan masyarakat," jelas Muflihun.

Untuk penanganan sampah, Pemko Pekanbaru sudah membentuk tim yang langsung diambil alih oleh Sekdako Pekanbaru Indra Pomi Nasution. Yang mana, tim ini nantinya untuk mempelajari regulasi tentang pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

Muflihun menyadari, penanganan sampah tidak semudah yang dipikirkan. Apabila sampah dikelola semua melalui kecamatan, maka akan membutuhkan banyak mobil pengangkut sampah.

"Anggaran yang selama ini kita memakai kurang lebih untuk menangani sampah se- Pekanbaru ini Rp 70 Miliar, nah itu bisa lebih kalau dikelola semuanya di kecamatan karena kita harus mengadakan mobil atau sewa mobil, mencari buruh (tenaga) lagi," terangnya.

"Jadi kita cari opsinya, mungkin dua zona ni masih tetap (pihak ketiga). Tetapi satu zona ini kita kelola di kecamatan dan itu akan jadi sampel kita. Kalau sekiranya sampel yang kita ambil nanti bisa lebih bersih dan tepat sasaran, kemungkinan tahun depan kita semuanya di pihak kecamatan," sambungnya.

Sistem pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru direncanakan masih tetap menggunakan jasa pihak ketiga di tahun 2024 mendatang.

"(2024) masih pihak ketiga, karena kita tidak mau berjudi. Sampah ini satu manusia saja berapa coba sampahnya, kalau ini kita main main, coba-mencoba, yang ada nanti makin parah. Makanya kita sepakat bersama Sekda dan tim untuk mencoba satu zona (swakelola), total ada tiga zona dan dua zona itu tetap pihak ketiga. Satu zona diswakelola itu kita terapkan di Rumbai. Kalau ini berhasil, maka tahun depan kita coba dikelola pihak kecamatan semuanya," tutup Muflihun. (***)