SeRiau - PDIP mengaku heran dengan pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) yang bicara mengenai kekosongan kepemimpinan saat membahas fenomena Habib Rizieq Syihab. Kenapa?

"Saya agak heran juga bila mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut bahwa meluasnya permasalahan terkait pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, disebabkan karena adanya kekosongan pemimpin yang mampu menyerap aspirasi masyarakat," kata politikus PDIP, TB Hasanuddin, kepada wartawan, Minggu (22/11).

Hasanuddin lantas bicara mengenai konteks aspirasi yang dimaksud JK. Menurut TB, aspirasi yang pantas didengar itu harus sesuai dengan pancasila. Jika aspirasi berlawanan dengan pancasila maka pemerintah seharusnya menolak aspirasi itu.

"Perlu digarisbawahi bangsa ini telah menyepakati dasar negara kita adalah Pancasila, yang menjunjung tinggi kebhinekaan, azas kebersamaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa," bebernya.

"Tapi kalau aspirasi yang disampaikan tidak sesuai dengan Pancasila dan berlawanan dengan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, bukan berarti pemimpin tak mau menyerap aspirasi tapi memang ditolak dan tak ada yang mau menerimanya," imbuh TB.

Dia kemudian mencontohkan misalkan ada aspirasi kelompok yang ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan khilafah atau mungkin ada aspirasi kelompok separatis yang ingin keluar dari NKRI. Aspirasi itu menurut dia otomatis harus ditolak oleh pemerintah.

"Saya kira tidak, karena itu sama saja dengan memecah belah bangsa Indonesia. Sama dengan menghancurkan tegaknya NKRI," tegasnya.

Selain Hasanuddin, Politikus PDIP lainnya, Hendrawan Supratikno justru menyarankan Habib Rizieq membuat partai politik. Menurut Hendrawan apa yang dikatakan JK sudah tepat yakni Habib Rizieq mengisi kekosongan di sistem demokrasi.

"Inti dari argumen Pak JK, HRS mengisi bagian yang kosong dalam peta keterwakilan dalam sistem demokrasi, ada benarnya. Itu yang berkali-kali saya sampaikan, agar FPI mendirikan partai politik, untuk menguji seberapa besar ceruk pasar yang diwakilinya tersebut. Hipotesis saya, ceruk pasar yang mewakili ceruk 'ekstrem kanan' tidak seberapa besar. Fenomena 'outlier' di mana-mana bukan fenomena arus besar dan tidak signifikan," katanya.

Dia lantas bicara mengenai elektabilitas Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok dengan Habib Rizieq jika masuk di partai politik. Menurutnya, dengan adanya Ahok dan Habib Rizieq di politik Indonesia justru memberi warna demokrasi.

"Namun, argumen Pak JK belum lengkap. Dalam konstelasi demokrasi yang dinilainya semakin monoton dan hegemonik, sosok HRS memang dapat dikemas dan disponsori untuk ditawarkan pada pasar elektoral. Dulu hal yang sama pada Ahok/BTP yang mengisi spektrum sebaliknya, yaitu spektrum 'ekstrem Pancasila/Konstitusi'," jelasnya.

"Jadi akan menarik, bila BTP sudah masuk Parpol, HRS juga disilakan bikin parpol. Pilar demokrasi kita adalah kontestasi parpol dengan segenap ideologi dan perangkat organisasi dan program kerjanya," tambah Hendrawan.

Sebelumnya, dalam Webinar yang diselenggarakan DPP PKS bertajuk 'Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Membangun Demokrasi yang Sehat' pada Jumat (20/11) lalu JK menjadi pembicara dalam webinar itu. JK angkat bicara mengenai fenomena Habib Rizieq yang meluas sehingga melibatkan TNI-Polri.

"Kenapa masalah Habib Rizieq Syihab, begitu hebat permasalahannya sehingga polisi, tentara, turun tangan, sepertinya kita menghadapi sesuatu yang goncangnya yang ada. Kenapa itu terjadi, ini menurut saya karena ada kekosongan kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat secara luas," kata JK dalam webinar itu.

"Adanya kekosongan itu, begitu ada pemimpin yang kharismatik katakanlah kharismatik, begitu, atau ada yang berani memberikan alternatif maka orang mendukungnya. Ini suatu menjadi, suatu masalah, Habib Rizieq itu adalah sesuatu indikator bahwa ada proses yang perlu diperbaiki dalam sistem demokrasi kita," tambah JK. (**H)

Sumber: detikNews