SeRiau - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menawarkan kepada pemerintah membantu penyelesaian konflik yang terjadi di Papua. JK mengatakan, jalur diplomasi menjadi jalan yang mungkin dapat ditempuh untuk menyudahi konflik di Papua.

JK menjelaskan jalur diplomasi juga pernah ditempuh Indonesia untuk meredakan konflik pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Saat itu, Kesepakatan Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 menjadi jalur diplomasi yang ditempuh pemerintah dan GAM.

"Selama Indonesia merdeka, kita telah mengalami 15 kali konflik yang besar yang korbannya di atas 1.000 Jiwa. Dari 15 konflik tersebut, 13 kita selesaikan melalui operasi militer dan sisanya melalui jalur perdamaian. Namun yang perlu saya garis bawahi, Aceh saja yang keras begitu bisa kita ajak berunding untuk damai," kata JK dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/10).

Meski demikian, JK menyebut ada perbedaan mendasar untuk menyelesaikan masalah. Sehingga koordinasi untuk mengatur jalur damai wajib dibicarakan pemerintah lebih lanjut untuk menangani konflik di Papua. 

"Pada dasarnya semua konflik itu bisa diselesaikan dengan jalur damai. Namun untuk konflik Papua berbeda pendekatannya dengan di Aceh," ucap JK.

Perbedaan mendasar antara konflik Aceh dan Papua, menurut JK, didasarkan pada perbedaan garis komando yang terjadi di lapangan. Khusus untuk konflik Papua, terdapat garis komando atau faksi yang bercabang sehingga menyulitkan adanya proses negosiasi tertentu.

"Kalau di Aceh ada satu garis komando yang jelas. Jadi begitu kita ngomong di level atas maka di bawah pasti akan patuh. Berbeda halnya dengan kelompok bersenjata di Papua ada banyak faksi di sana dan garis komandonya tidak jelas. Antara satu kabupaten atau kampung lainnya tidak terhubung garis komando," jelasnya. 

Meski begitu, JK mengatakan memiliki resep tertentu untuk menangani hal itu. Hanya saja, untuk saat ini ia enggan menyampaikannya kepada umum.  

Menurutnya, resep paling ampuh untuk mendamaikan pihak yang tengah bertikai satu-satunya yakni menghargai pendapat masing-masing pihak.

"Namun demikian bukan berarti itu tidak bisa diselesaikan. Itu ada caranya namun saya tidak akan beberkan secara terbuka," tuturnya. 
"Dalam hal ini tidak boleh ada pihak yang merasa kalah dan dilecehkan martabatnya. Misalnya pada saat upaya damai Aceh, pihak GAM tidak pernah menyerahkan senjatanya ke pihak pemerintah namun mereka potong sendiri menjadi dua bagian. Itu adalah upaya menjaga martabat pihak GAM," tutupnya. (**H)

Sumber: kumparan.com