SeRiau - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga S Uno menyebut 40 masjid di Jakarta dijadikan tempat penyebaran paham radikal. Dia mengaku mendapatkan data dari putri Gus Dur, Alissa Wahid.

Namun hal ini telah dibantah Dewan Masjid Indonesia (DMI). DMI juga tak akan mengatur setiap penceramah di masjid-masjid. Menurut Wakil Ketua Umum DMI, Komjen Pol Syafruddin, pihaknya tak memiliki kewenangan mengatur penceramah.

"Oh tidak. Bukan domain Dewan Masjid. Dewan Masjid domainnya bukan mengatur-atur penceramah dan sebagainya," kata dia di Kantor DMI, Jalan Jenggala 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (9/6).

Syafruddin yang juga menjabat Wakapolri menyampaikan yang berhak dan memiliki kewenangan mengatur penceramah ialah MUI dan Kementerian Agama. DMI hanya mengurus soal masjid sebagai tempat ibadah.

"Dewan Masjid itu tugasnya hanya menyiapkan fasilitas, mengatur fasilitas, menyiapkan tempat ibadah tapi tidak mengatur-atur orang. Dewan Masjid hanya mengatur bendanya, tempat ibadahnya. Itu tugas kita," terangnya.

Dia menambahkan organisasi yang dipimpinnya merupakan wadah para pengurus masjid. Mereka hanya bertugas dan membantu melengkapi fasilitas masjid agar terjaga kebersihannya dan orang nyaman beribadah.

"Itu bukan domain Dewan Masjid, bukan domain kita. Jadi harus dipilah. Organisasi Dewan Masjid Indonesia organisasi Islam, menjadi wadah untuk mengurus masjid, membantu memfasilitasi tempat ibadah bagi umat Islam," tutupnya. (**H)

Sumber: Merdeka.com