ICW: Angket KPK Bertujuan Intervensi Kasus e-KTP

Jakarta, SeRiau-  Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina mengatakan mayoritas panitia hak angket merupakan pendukung revisi UU KPK dan disebut dalam kasus korupsi e-KTP. Sehingga, ICW menyimpulkan hak angket tersebut bertujuan untuk mengintervensi penanganan kasus e-KTP dan upaya pelemahan KPK. "Patut dicurigai penyelidikan DPR terhadap KPK melalui penggunaan hak angket lebih ditujukan mengintervensi penanganan kasus e- KTP dan untuk pelemahan KPK akibat ditundanya upaya DPR untuk merevisi UU KPK," kata Almas di Kantor ICW, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Minggu (11/6/2017). Ada sebanyak 15 nama yang dicatat oleh ICW yang menyetujui dan mendukung revisi UU KPK. Bahkan ada beberapa nama di dalam panitia angket yang disebut-sebut dalam kasus mega korupsi e-KTP. Seperti, Agun Gunandjar disebut dalam dakwaan jaksa KPK menerima aliran dana korupsi e-KTP dan juga telah diperiksa sebagai saksi oleh KPK. Kemudian nama lain adalah Bambang Soesatyo, Masinton Pasaribu dan Desmond J. Mahesa. Ketiganya disebut oleh penyidik KPK Novel Baswedan telah menekan Miryam S Haryani  "Kalau dilihat orang yang yang tergabung di dalam panitia hak angket. ICW melihat ada konflik kepentingan yang sangat kuat terkait kerja-kerja yang sudah dilakukan KPK khususnya kasus e-KTP," papar Almas. Menurut Almas, kemunculan hak angket tak terlepas dari keinginan DPR untuk meminta membuka rekaman pemeriksaan Miryam yang ditolak oleh KPK sebab rekaman tersebut hanya bisa dibuka di pengadilan. Karena ditolak itulah maka DPR mengunakan mekanisme hak angket. "Setelah DPR merasa tidak berhasil meminta KPK membuka rekaman itu makanya DPR mengunakan mekanisme hak angket untuk membuka rekaman itu," tambah Almas. (Sumber : Detiknews.com)