SeRiau- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menduga, ada motif politik di balik polemik gaji Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Mahfud yang juga menjabat Anggota Dewan Pengarah BPIP menyebut, permasalahan gaji hingga Rp112 juta terkesan lebih ditujukan ke Megawati Soekarnoputri. Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, dalam hal yang sama juga memiliki posisi strategis yakni Ketua Umum PDIP.

"Ini kan politik dan yang mau dihantam Bu Mega," kata Mahfud di kantor BPIP, Jalan Veteran III, Jakarta, Kamis 31 Mei 2018.

Mulai munculnya berita itu, kata Mahfud, banyak tokoh termasuk dirinya terkena imbas buruk. Padahal, apabila melihat Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 yang mengatur hak dan tugas lembaga ini, memang tak merinci hak keuangan mencakup seluruh tunjangan. Sehingga ia berpendapat, persoalan terkait hak keuangan sangat mungkin dipolitisasi.

"Saya tidak bisa (diam) dan harus saya lawan ini," kata Mahfud.

Mahfud pun merasa aneh perihal komentar di publik yang menyebut bahwa jajaran BPIP tak pantas menerima gaji sebesar itu. Menurut dia, tokoh-tokoh nasional yang mengisi lembaga BPIP sama sekali tak berniat mengejar gaji. Apalagi sampai mengusulkan ke pemerintah.

Sebab, jika ingin membandingkan lembaga lain, ia malah mempertanyakan gaji Anggota DPR yang belakangan justru mengkritik gaji Badan Pancasila. "Kalau begitu DPR dong yang diributkan, kalau mau. Tapi kan kita tidak pernah ribut," ujarnya. (Sumber : Viva.co.id)