SeRiau - Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong menerima penghargaan atas kinerjanya yang  membantu Pemerintah Indonesia dalam pengentasan stunting di Indonesia melalui gerakan Bersama Entaskan Stunting (BERES), Kamis (26/10/023) yang diselenggarakan di Studio 1 Kompas TV, Jakarta.

BERES merupakan program terukur untuk mencegah dan mengatasi stunting dalam bentuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang diberikan kepada balita berat badan tidak naik, berat badan kurang, dan gizi kurang.

Bupati Rohil Afrizal Sintong merupakan salah satu dari beberapa kepala daerah yang berhasil melakukan pengentasan stunting yang mendapatkan penghargaan itu. Acara tersebut, dihadiri langsung Wakil Presiden (Wapres) KH Maruf Amin .

"Saya memberikan apresiasi kepada KADIN dan Kelompok Kompas-Gramedia atas komitmennya untuk terlibat aktif dalam percepatan penurunan stunting melalui Gerakan BERES," ujar Wapres Maruf Amin.

Pada kesempatan tersebut, Maruf memberikan arahan kepada para pemangku kepentingan dalam pengentasan stunting. Ada beberapa langkah yang disampaikan Ma'aruf. "Mari terus lanjutkan sinergi untuk menurunkan prevalensi, menciptakan generasi emas 2045, dan wujudkan Indonesia bebas stunting," tambah Maruf.

Untuk diketahui, di Rokan hilir sendiri kasus stunting mengalami penurunan yakni sebanyak 404 anak yang tersebar untuk 7 kecamatan yang terdiri dari 16 kepenghuluan, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 506 anak tersebar di 9 kecamatan dan berada di 21 kepenghuluan.

"Tahun 2021 Rohil 29,7 persen, Alhamdulillah turun di 2022 menjadi 14,7 persen," ungkap Bupati Rohil.

Bupati Rohil Afrizal Sintong sangat mendukung komitmen publik percepatan pencegahan, penanganan stunting terintegrasi di kabupaten rokan hilir khusunya. Ia berharap supaya penanganan stunting terlaksana dengan serius, dan pemerintah daerah senantiasa dapat memberikan dukungan penuh dalam penanganan stunting tersebut.

Sedangkan untuk kemiskinan ekstrim lanjut Bupati, saat ini masih ada warga yang berpenghasilan Rp 11ribu per orang per hari atau berpenghasilan 1,2 juta perbulan per keluarga. Tercatat pada sinkronisasi data P3KE sebanyak 56.000 masyarakat termasuk dalam data DTKS.

"Total biaya yang kita keluarkan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim  di tahun 2023 mencapai 121,9 miliar. Program penanggulangan itu terdiri dari beberapa dinas seperti dinas kesehatan, dinas koperasi, dinas ketenagakerjaan, dan dinas pendidikan, dinas sosial dan Perkim" paparnya. (fds)