SeRiau : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Rokan Hilir menggelar Rapat Paripurna dalam Agenda Penyampaian Laporan Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Rohil Tahun 2022 oleh Badan Anggaran DPRD Sekaligus Pengambilan Keputusan, selasa (19/09/23).

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Rohil Maston bersama Wakil Ketua DPRD Rohil Abdullah, Basiran Nur Efendi dan Hamzah serta dihadiri oleh Bupati Rohil Afrizal Sintong, Sekda Rohil Fauzi Efrizal, Kepala OPD serta Anggota DPRD Rohil.

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Rohil Darwis Syam menyampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanan apbd mengacu pada ketentuan pasal 320 ayat 1 UU Nomor 23 tahun 2015 tentang pemerintah Daerah serta ketentuan pasal 194 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan apbd kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK serta ikhtiar laporan kinerja laporan keuangan BUMD paling lambat enam bulan telah anggaran berakhir.

Hasil pembahasan banggar tentang LPP tahun 2022 diantaranya pendapatan daerah tahun  2022 yang direalisasi sebesar 1,9 triliun, terdiri dari pad sebesar 129 miliyar, dana perimbangan 1,7 triliun. belanja daerah Rohil tahun 2022 sebesar 2,2 triliun terealisasi sebesar 2,1 triliun, yang terdiri dari belanja operasi sebesar 1,5 triliun, terealisasi sebesar 1,4 triliun, atau terealisasi sebesar 93,8 persen dari total belanja operasi. Belanja modal sebesar 422 miliyar, terealisasi sebesar 375 miliyar, atau sebesar 89 persen dari total belanja modal. Belanja tak terduga sebesar 2,1 miliyar terealisasi 837 juta atau sebesar 39 persen. Belanja transfer yang di anggarkan sebesar 276 miliyar terealisir sebesar 269 miliyar atau sebesar 97,6 persen dari total belanja transfer. Pembiayaan daerah penerima pembiayaan daerah dari hasil lebih perhitungan anggaran atau silva tahun sebelumnya 197 miliyar sampai berkahir tahun anggaran 2022 realisasi Silva tercatat 4,6 miliyar.

Sementara itu Hasil pembahasan banggar dan TAPD serta OPD terkait tentang laporan hasil realisasi anggaran 2022 diantaranya Pendapatan 1,9 triliun, Belanja 2,1, terjadi surflus defisit 192 miliyar, pembiayaan penerimaan daerah sebesar 197 miliyar, pengeluaran daerah nol rupiah pembiayaan menjadi 197 miliyar.

Darwis menambahkan DPRD meminta agar pemerintah daerah menindak lanjut hasil pemeriksaan oleh BPK perwakilan riau terkait semua catatan dan rekomendasi termasuk atas lhp tahun sebelumnya. Selain itu Pemda juga perlu melakukan optimalisasi peningkatan pad melakukan inovasi di sektor pendapatan untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah. (ad)