SeRiau - Pihak Polisi Daerah (Polda) Provinsi Riau menyebutkan kalau daerah yang rawan intoleransi yang ada di Riau sifatnya sudah dinamis Tidak bisa dikatakan pada daerah tertentu, namun sudah merata di daerah yang ada.

Hal ini terkuak dari penjelasan yang disampaikan oleh Kabag Binmas Polda Riau, AKBP Kukuh Yulianto Widodo dalam rangkaian Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Persiapan Tahun Toleransi 2022 yang ditaja oleh Kanwil Kemenag Riau pada hari kedua, Sabtu (02/10).

Disampaikan oleh Kukuh, saat ini kejadian keberagaman di daerah sudah tidak bisa terelakkan atau sudah mesti terjadi. Apakah itu dalam keberagaman keagamaan, suku, budaya dan sebagainya. "Kita contohkan saja untuk penganut beragama. Dalam satu anggota keluarga saja, ada yang berbeda dalam menganut agama," sebutnya.

Jadi menurut Kukuh lagi, ini tentu sangat rentan akan terjadinya 'gesekan-gesekan' di tengah masyarakat. Perlu 'penyejuk' dari berbagai elemen masyarakat terutama dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan lainnya. "Harus terus ditetapkan atau penerapan ideologi Pancasila, Nilai-nilai luhur kebangsaan dalam proteksi diri," sebutnya.

Lebih jauh disampaikan juga, banyak isu yang bisa dimainkan dalam menciptakan radikal atau teroris oleh orang tertentu. "Seperti dimasa Pandemi saat ini misalnya, disampaikan pada masyarakat bahwa Covid-19 ini sebagai azab atau hukuman dari Tuhan. Kemudian ada juga upaya provokasi terhadap pemerintah," katanya juga sembari memberikan contoh.

Sementara itu Ketua FKUB Kabupaten Bengkalis, HM Nur Nawawi pada kesempatan tanya jawab menyampaikan salah satu kasus yang terjadi di daerahnya. Dimana dalam mendirikan salah satu rumah ibadah itu sudah ada aturan dari Pemerintah. Namun di lapangan, ada yang tidak memenuhi persyaratan untuk mendirikan rumah ibadah. Tapi tetap ngotot dan tidak tertutup kemungkinan terjadi kekerasan.

"Belum lagi terjadinya penistaan terhadap agama. Jadi kasus ini terjadi seperti apakah karena tidak mengetahui akan aturan yang ada atau memang berupaya dalam menciptakan intoleransi," sebutnya sembari bertanya seperti apa peran dari Polda dalam kasus seperti hal ini.

Lain lagi apa yang disampaikan oleh Sekretaris FKUB Pekanbaru, Dahlan Jamil. Menurutnya Toleransi dan Radikal itu tidak semuanya salah. Jadi perlu dikaji betul apa yang menyebabkan seseorang itu jadi Radikal atau Teroris.

Bisa jadi hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan seseorang terhadap hukum yang tebang pilih, terjadinya kesenjangan sosial yang sangat mencolok, ketidak Adilan dan sebagainya . "Jadi jangan 'diteropong' hanya terjadi karena masalah agama saja," katanya lantang

Sementara Ketua FPK Riau, AZ Fachri Yasin mempertajam pertanyaan kasus pendirian rumah ibadah yang dipertanyakan FKUB Bengkalis. Sejauh mana upaya yang dilakukan oleh Polda terkait kasus seperti hal ini.

Menyangkut pertanyaan yang disampaikan, Kukuh menyebutkan, upaya tersebut tetap jadi perhatian dari Polda Riau yang tentunya merangkul semua pihak yang ada di daerah. "Ditingkat bawah Polda ada Babin Kamtibmas yang dapat mengurai masalah yang terjadi. Bahkan juga sudah dibentuk FKPM yang merupakan dari masyarakat. (im)