Kementan Buka Kesalahan Hitung Kebutuhan Impor Daging Ayam

  • Rabu, 11 November 2020 - 18:14:03 WIB | Di Baca : 1054 Kali

SeRiau - Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nasrullah mengungkap alasan kenapa jumlah impor daging ayam per tahunnya masih tinggi. Khususnya, untuk jenis ayam induk (Grand Parent Stok/GPS).

Menurutnya, masalah itu terjadi karena kesalahan perhitungan dalam memperkirakan kebutuhan impor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di dalam negeri.

"Ini katanya dihitung berdasarkan peningkatan konsumsi masyarakat terhadap daging ayam. Perhitungan untuk hasilkan live birds (ayam hidup) sangat tinggi, makanya impor GPS-nya tinggi, karena menganggapnya butuh banyak daging ayam," kata Nasrullah dalam diskusi virtual yang diselenggarakan oleh INDEF, Rabu (11/11).

Loading...

Celakanya kata Nassrullah, kesalahan perhitungan ini sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Kesalahan secara otomatis berlanjut ke tahun-tahun berikutnya.

Belum lagi, pada proyeksi kebutuhan tahun berikutnya yang biasanya selalu ditambah dari angka impor di tahun sebelumnya. Alhasil, kebutuhan impor daging ayam pun terus meningkat dan berlebih dari tahun ke tahun.

"Surat edaran dirjen dari saya dan yang lalu itu akibat ini. Ya mau tidak mau saya pakai pemadam kebakaran, dirjen yang lain juga pakai pemadam kebakaran seperti yang saya pakai ini juga," katanya.

Hanya saja, Nasrullah yang baru tiga bulan menjabat sebagai Dirjen PKH menyadari bahwa angka impor GPS rupanya terlalu berlebih dari angka kebutuhan daging ayam masyarakat. Khususnya pada tahun ini ketika permintaan turun akibat tertekan pandemi virus corona atau covid-19.

"Sehingga 2021, kami mau hitung lebih tepat untuk produksi dua tahun ke depan supaya tidak terjadi yang model seperti ini. Karena timpangannya sangat jauh antara produksi dan konsumsi," jelasnya.

Ekonom INDEF Tauhid Ahmad mengatakan perbedaan jumlah estimasi konsumsi dan impor terjadi karena minimnya keterbukaan data dan informasi pasar di industri. Bahkan, data yang ada tidak memadai.

"Sehingga tidak diketahui kebutuhan riil-nya seperti apa, meski BPS mulai hitung demand-nya berapa," kata Tauhid pada kesempatan yang sama.

Menurutnya, hal ini juga terjadi karena belum ada harmonisasi produksi antara perusahaan besar dan mandiri. Selain itu, ada kelebihan pemberian izin GPS mengakibatkan over supply. (**H)


Sumber: CNN Indonesia




Loading...

Berita Terkait

Tulis Komentar