SeRiau - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan dampak negatif pesta demokrasi di Indonesia, tak terkecuali Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar Desember mendatang. 

Ia mengingatkan pemilihan kepala daerah memang kerap kali memunculkan konflik, baik konflik antara pendukung hingga konflik kepentingan.

"Memang election, baik pemilu maupun pilkada memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih, dan itulah demokrasi," kata Tito saat menjadi pembicara dalam Webinar tentang 'Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Pemilu dan Pilkada', Senin (31/8).

"Tetapi dalam konteks ilmu security, setiap perbedaan itu mengandung potensi konflik," ujar dia.

Tito mencontohkan dampak negatif akibat Pemilu atau Pilkada yang paling umum terjadi, yakni keterbelahan masyarakat. Hal ini pernah terjadi di Jakarta saat Pilkada DKI 2017 dan di Papua. Keterbelahan ini juga bisa menimbulkan konflik kekerasan di masyarakat.

Ia mengaku berkaca dari pengalamannya saat bertugas di Papua. Sebelum menjadi Kapolri dan Mendagri, Tito memang sempat menjabat sebagai Kapolda Papua.

Selama dua tahun di sana, dia mengaku melihat langsung keterbelahan masyarakat yang disebabkan oleh Pilkada berujung pada kekerasan.

"Saya kebetulan pernah jadi Kapolda Papua, saya lihat bagaimana konflik-konflik yang terjadi di sana dua tahun, dan kemudian melihat bagaimana keterbelahan pada saat pilkada di Jakarta dan juga konflik kekerasan di daerah lain sebagai residu negatif dari election termasuk local election," kata Tito.

Tito juga menyinggung soal Pemilu berbiaya tinggi. Bukan rahasia umum jika Pemilu memerlukan kocek yang tidak sedikit, apalagi untuk para pasangan calon.

Biaya politik yang tinggi disebut Tito membuat sejumlah peserta menghalalkan segala cara agar bisa menang dalam pemilihan.

Setelah menang, para kepala daerah itu akan menerima gaji yang menurut Tito tergolong tidak cukup besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan selama Pilkada.

"Tidak heran jika kita melihat banyak sekali terjadi kasus-kasus tindak pidana korupsi oleh rekan-rekan kepala daerah yang mungkin salah satu akar permasalahannya adalah karena sistem politik tersebut, election pilkada secara langsung misalnya," kata Tito.

Dalam webinar itu Tito juga mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak hanya mengatur protokol kesehatan dalam Peraturan KPU (PKPU) untuk Pilkada serentak 2020.

Kata dia, persoalan Covid ini harus menjadi isu sentral yang bisa dijadikan sebagai alat kampanye para pasangan calon kepala daerah. Tito ingin para paslon bisa beradu gagasan terkait penanganan Covid-19 di daerah selama kampanye berlangsung.

Tak hanya soal adu gagasan, Tito pun berharap agar para Paslon ini bisa membagikan alat peraga berupa handsinetizer, masker atau peralatan protokol kesehatan secara gratis ke masyarakat sebagai bentuk kampanye mereka.

Tak hanya itu, saat debat paslon kata Tito akan baik juga jika para kontestan ini saling beradu argumen soal penanganan Covid-19 di wilayahnya masing-masing.

Menurut Tito akan ada dua keuntungan bila isu Covid dimunculkan dibarengi dengan pemberian alat-alat protokol kesehatan.

"Jadi ada dua keuntungan, pertama para kontestan bagi sebanyak-banyaknya dikenal, sementara semua bangsa dan pemerintah dapat keuntungan karena kontestan bagi alat proteksi dan gagasan untuk selesaikan pandemi di daerah masing-masing," kata dia. (**H)

Sumber: CNN Indonesia