Pekanbaru, SeRiau - Strategi pencapaian desa mandiri, partisipatif dan berdaya sebagaimana amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilakukan dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan dengan strategi partisipatif dalam koridor good village governance atau kepemerintahan desa yang baik. Secara operasional, diperlukan penumbuhkembangan semangat membangun diri bersama (togetherness in collective action), penguatan modal sosial dalam paradigma "desa membangun dan desa mandiri". Namun, bagaimana melakukan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat desa berbasis partisipasi serta menjalankan program yang mendukung peningkatan perekonomian masyarakat pedesaan? Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman berkomitmen serius untuk membangun desa dengan paradigma positif tersebut. Salah satunya, berupaya meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa se Provinsi Riau. langkah tersebut diawali dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) berkaitan dengan pembangunan desa mandiri beberapa waktu lalu. Acara itu dilaksnaakan di Pekanbaru dengan dihadiri 1.850 peserta. Rakor ketika itu mengambil tema; "Dengan Undang-Undang Desa Kita Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Andal Terpercaya Menuju Desa Mandiri" Plt Gubernur Riau yang akrab disapa Andi Rachman mengatakan, rakor tersebut sangat penting dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa di Riau.Terlebih, saat ini bantuan APBN dan APBD sangat besar untuk program-program pedesaan, maka untuk memahami sistem pengelolaan keuangannya, setiap peserta rakor harus mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Bantuan APBN untuk desa dan kelurahan kata dia saat ini ada lebih dari Rp425 milar, sementara APBD Provinsi Riau yang dialokasi untuk kepentingan desa itu mencapai Rp500 juta per desa dan juga ada alokasi untuk kabupaten/kota dengan nilai bervariasi. "Uang ini harus dikelola dengan baik untuk pembangunan infrastruktur desa, dengan diadakannya kegiatan ini, saya berharap aparatur desa dapat mengelola keuangan desa dengan baik agar terhindar dari hal hal yang tidak diinginkan," kata Andi Rachman. Plt Gubernur Riau Andi Rachman juga mengajak semua pihak untuk membangun kemandirian desa lewat berbagai kegiatan yang dapat mendukung kemajuan segala sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. Menurut dia, dengan alokasi dana yang begitu besar, harus ada dukungan penuh masyarakat di tiap desa tersebut, sehingga penggunaan dana dapat tepat sasaran dan mampu untuk mewujudkan kemandirian di berbagai sektor, mulai pertanian, perikanan dan lainnya. Saat ini, demikian Andi Rachman, memang telah ada beberapa daerah yang memiliki program baik dan potensial untuk membuat desa mandiri dan berkualitas. Salah satunya menurut dia adalah Kabupaten Kampar dengan program unggulannya. Untuk diketahui, saat ini Pemda Kampar telah melaksanakan program unggulan yang dinamakan Rumah Tangga Mandiri Pangan Energi (RTMPE) yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan, pengangguran dan rumah kumuh di daerah itu. RTMPE merupakan program yang dijalankan untuk mengajarkan masyarakat bagaimana mengelolah lahan sempit yang hanya seluas 1.000 meter persegi namun hasilnya melebihi hasil dari 3 hektare kebun sawit. Bupati Kampar Jefry Noer menargetkan, tahun depan (2016) setiap desa di daerah itu sudah menjalankan RTMPE hingga kemudian membuat wilayah itu menjadi mandiri, baik itu untuk memenuhi kebutuhan pangan, energi listrik dan gas. Hal itu karena menurut dia, dalam Program RTMPE yang dikelola dalam lahan seluas 1.000 meter persegi, masyarakat dapat memelihara enam ekor sapi yang akan menghasilkan biogas untuk dijadikan energi listrik dan untuk gas pengganti elpiji. Kemudian juga menghasilkan biourine yang dapat dijual. Kemudian juga dapat memelihara ikan dalam kolam terpal, memelihara ayam alpu dengan hasil telur yang bisa ditetaskan, serta menanam berbagai sayuran yang menjadi kebutuhan pokok seperti cabai dan bawang merah. Yang menggiurkan, tiap rumah tangga yang menjalankan program tersebut akan mendapatkan hasil yang begitu besar, yakni mencapai Rp15 juta hingga Rp25 juta setiap bulannya. "Uang sebanyak itu lebih besar dibandingkan dengan gaji bupati," kata Jefry Noer. Program Percontohan RTMPE saat ini juga telah menjadi program percontohan bagi banyak daerah lainnya di Riau bahkan di luar provinsi. Kabupaten Meranti misalnya, telah mengirim sejumlah kelompok masyarakat untuk mendapatkan ilmu dan menjalankannya di daerah pesisir. Begitu juga dengan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir yang menyatakan siap untuk mencuri ilmu dari Kampar untuk kemudian mengembangkannya di daerah itu. Sementara Pemko Dumai juga telah mengunjungi lahan percontohan RTMPE untuk dijalankan ke kalangan petani. Lebih hebat lagi, program ini juga menjadi daya tarik bagi banyak elit politik dan pejabat di Pemerintah Pusat. Terakhir adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman yang memboyong dua senator asal Riau yakni Maimanah Umar dan Gafar Usman untuk melihat program kebanggaan Jefry Noer itu. Karena RTMPE, bahkan dikabarkan akan ada alokasi dana tambahan yang bersumber dari APBN untuk pengembangan desa-desa di Provinsi Riau. "Saya berjanji," kata Irman Gusman saat mengunjungi Kampar beberapa waktu lalu. Bahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan kekaguman atas berbagai program pertanian yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Kampar, Riau sebagai upaya swasembada yang sejalan dengan Program Kedaulatan Pangan gagasan Presiden Joko Widodo. 'Seluruh daerah harus memiliki program pertanian yang tentunya akan mendukung pemerintah untuk swasembada pangan,' kata Mentan Amran Sulaiman. RTMPE di Kabupaten Kampar adalah satu program terbaik di Riau, selain juga ada sejumlah program lainnya di tiap kabupaten/kota untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di pedesaan. PNPM MP Unggulan Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau optimis mencapai target MDGs (Millenium Developmen Goals) untuk menurunkan angka kemiskinan. Salah satu yang menyokong turunnya angka kemiskinan itu adalah adanya program pemberdayaan terhadap masyarakat pedesaan, yakni dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP). Hal tersebut disampaikan Plt Gubernur Riau (Gubri) Arsyad Juliandi Rachman beberapa waktu lalu. "Para fasilitator ini adalah pejuang di desa untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat desa, menumbuhkankembangkan usaha di pedesaan. Desa adalah sumber kehidupan, tempat orang kota bergantung hidup seperti pengadaan pangan semua berasal dari desa. Namun di desa jugalah angka kemiskinan cukup tinggi. Sehingga arah pembangunan harus diprioritaskan di desa," sebut Plt Gubri. Sementara itu, Kepala Badan BPM Bangdes Provinsi Riau, H Daswanto mengatakan, PNPM MP merupakan program unggulan pemerintah yang targetnya melakukan pemberdayaan masyarakat pedesaan khususnya orang miskin. Ditambah lagi dengan program dari pemprov. Maka, Pemprov Riau terus berusaha untuk meningkatkan perekonomian di pedesaan, Salah satunya, dengan mengembangkan berbagai potensi pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri, melalui PNPM-MP. Kesuksesan PNPM-MP ini tentu tidak terlepas dari perhatian pemerintah daerah di kabupaten. Karena pemkab menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan program, karena pemerintah kabupatenlah yang memiliki komitmen dalam pengalokasian anggaran. Komitmen pemerintah kabupaten-kota di Riau dalam PNPM-MP tahun 2014 dinilai sangat tinggi. Tahun 2014 ini, PNPM MP Provinsi Riau mengalokasikan anggaran Rp160 miliar lebih untuk pembangunan desa  di Riau. Anggaran tersebut dikelola melalui PNPM MP, dengan pola partisipatif, dimana pengelola anggaran dan yang menjadi pelaku pembangunan adalah warga desa sendiri. Daswanto kemabali mengatakan, setiap tahunnya, anggaran yang diperoleh dari APBN dan APBD kabupaten terus mengalami peningkatan. "Dari tahun ke tahun alokasi anggaran PNPM Mandiri Pedesaan Riau terus saja mengalami peningkatan. Untuk tahun ini sharing dana antara APBN dan APBD kabupaten jumlahnya hampir berimbang. Bahkan lebih besar APBD kabupaten, apa lagi 2 kabupaten telah terintegrasi, yakni Kabupaten Bengkalis dan Indragiri Hulu, sehingga dananya lebih besar," kata Daswanto. Dari data yang di Kantor Konsultan PNPM Mandiri Pedesaan Riau, di Jalan Angkasa, Pekabaru, kabupaten yang paling besar alokasi anggarannya adalah Kabupaten Meranti Rp50 miliar, disusul Kampar Rp16,67 milir, Bengkalis Rp15,42 miliar, Kuansing Rp13,2 miliar, Indragiri Hilir Rp9,08 miliar, Rokan Hulu  Rp8,155 milir, Pelalawan Rp7,06 milir, Indragiri Hulu Rp6,5 milir dan Siak Rp5,78 miliar. Selain sharing dana dari APBN dan APBD kabupaten, di Provinsi Riau juga terdapat 2 kabupaten yang melaksanakan PNPM Mandiri Pedesaan Integrasi yang mengalokasikan anggarannya murni dari APBD, yaitu Kabupaten Bengkalis  Rp12 miliar dan Indragiri Hulu  Rp18 miliar. Sehingga  total  alokasi anggaran untuk pembangunan di desa-desa melalui PNPM Mandiri Pedesaan sebesar Rp161,865 miliar. Selain Program PNPM Mandiri Pedesaan, saat ini PNPM MPd juga tengah dititipkan anggaran dari program MP3KI atau master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia dengan total anggaran sebesar Rp16,411 miliar. Alokasi anggaran ini ditentukan oleh pemerintah pusat dan hanya terdapat di 5 kecamatan Tiga di antaranya terdapat di Kabupaten Meranti, 1 di Kabupaten Pelalawan dan 1 lagi di Kabupaten Kampar. Koordinator Provinsi Konsultan PNPM Mandiri Pedesaan Provinsi Riau Ir Surya Darma mengatakan, tugas penting sebagai fasilitator yang ditempatkan di seluruh kecamatan yang masuk dalam program PNPM Mandiri Pedesaan adalah untuk menjamin program ini bisa berjalan sesuai dengan prinsip PNPM Mandiri Pedesaan, di antaranya bertumpu pada pembangunan manusia, otonomi, desentralisasi, berorientasi pada masyarakat miskin, partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender, demokratis, transparansi dan akuntabel, prioritas dan berkelanjutan. Bagi mereka yang sungguh-sungguh, akan diberi penghargaan Anugerah Si Kompak Award. Yang diberikan kepada lembaga, pelaku dan pembina PNPM Mandiri Perdesaan terbaik untuk kategori Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Pendamping Lokal (PL) dan Perencanaan Pembangunan Desa (PPD). "Tugas penting itu harus dilaksanakan dengan pola-pola pemberdayaan, mendidik masyarakat dan melaksanakan alur kegiatan musyawarah yang sudah ditentukan, mulai pra pembangunan hingga pembangunan tersebut diserahterimakan untuk kemudian dilestarikan oleh masyarakat," ujarnya. (Adv)