SeRiau - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyatakan tetap mendukung pemerintahan presiden Joko Widodo pada pemilihan presiden 2019.

Hal itu ia sampaikan untuk merespon sikap Konfederasi Serikat Pekerja indonesia (KSPI) yang mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres 2019.

"Kami hargai dari teman-temabndi KSPI ingin ganti presiden. Tapi dari kami tak ingin ganti presiden," kata dia saat aksi May Day, di Monas, Jakarta, Selasa (1/5).

Menurutnya, sikap saling menghormati pilihan politik di masing-masing di kalangan serikat buruh telah menandakan iklim demokrasi yang sehat di Indonesia.

Ia juga menyarankan agar antarserikat buruh tak saling melakukan intimidasi seperti yang terjadi pada aksi di car free day pada Minggu (30/4) lalu terkait perbedaan pilihan politik.

"Jadi demokrasi ini harus saling menghormati. Misalnya seperti di CFD kemarin ada saling intimidasi. Itu enggak boleh," ungkapnya.

Sebagai tanda bukti dukungannya terhadap Jokowi, KSPSI turut membawa berbagai atribut berupa poster-poster yang bertuliskan '2019 ogah ganti presiden' dengan gambar siluet wajah Jokowi.

Perpres TKA Perlu Direvisi

Meski menyatakan dukungannya terhadap Jokowi, KSPSI mengkritik kebijakan Jokowi tentang Tenaga kerja Asing. Menurutnya, ada beberapa poin yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Asing (TKA) yang harus direvisi. 

Salah satunya adalah kewajiban keterampilan berbahasa indonesia bagi TKA yang bekerja di Indonesia.

"Kami ingin revisi, yang bagus kami terima, yang jelek kami tolak, karena ada pasal yang bagus dan ada pasal yang kurang baik," kata dia.

Ia juga mengamini pernyataan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hanif Dhakiri yang mengatakan jumlah TKA di Indonesia masih sangat sedikit.

Hal itu dilihat berdasarkan data hingga akhir 2017 jumlahnya berada di kisaran 85 ribu pekerja. Angka ini dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia masih sangat jauh, bahkan tidak sampai satu persen.

"Jumlah TKA di kita itu cuma beberapa. Jumlah TKI kita diluar banyak, termasuk KSPSI punya cabang di Hongkong dan Korsel. Jadi enggak ada masalah sama sekali," kata dia.

Menurutnya, pemerintah Jokowi sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyejahterakan para buruh. Akan tetapi, ia mengatakan masih banyak kekurangan di bidang pengawasannya hingga saat ini.

"Terutama di fungsi pengawasan, karena adanya otonomi daetah, kesulitan Menaker tak punya kaki di daerah," pungkasnya.

sumber CNN Indonesia