RKA dan KUA PPAS Tak Singkron, Komisi IV Panggil PUPR

Kamis, 23  November 2017

 

PEKANBARU,SeRiau- Mengaku kesulitan dalam membahasnya, membuat Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru melakukan Hearing dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pasalnya ditemukan tidak sinkronnya plafon anggaran di dalam KUA-PPAS dengan RKA milik Dinas PUPR. Hal ini membuat Tim Banggar kebingungan dalam membahasnya. 

Namun setelah melakulan pertemuan atau rapat dengan OPD terkait, sudah dilakukan perbaikan serta sinkronisasi. Ada beberapa catatan yang menjadi perhatian Komisi IV saat melakukan hearing.

"Catatan kita diantaranya adalah pengerjaan proyek saluran drainase induk yang dipecah-pecah, sehingga dinilai tidak efektif dan berpeluang mengalami gagal konstruksi," ungkap Roni Amriel.

Selain itu, Politisi Golkar ini juga mengungkapkan, anggaran pembangunan perkantoran Tenayan Raya yang mengalami kekurangan dana sebesar Rp 15 miliar untuk pengadaan meubeler, juga menjadi sorotan dalam haering. Pasalnya, anggaran tersebut sudah disepakati senilai Rp 95 miliar dalam MoU APBD 2017 bersama DPRD Pekanbaru untuk penyelesaian gedung dan pengadaan meubeler perkantoran Tenayan Raya. 

"Ini kok bisa meleset jauh, kan jadi persoalan bagi kita nantinya," katanya.

Sementara itu, Plt Kadis PUPR Pekanbaru yang juga merupakan Asisten II Setdako Pekanbaru, Dedi Gusriadi mengatakan, setelah dibahas bersama Komisi IV banyak anggaran yang dievaluasi. Adanya selisih anggaran, lebih banyak dipicu karena salahnya perencanaan anggaran yang dilakukan oleh PPTK di OPD.

"Kita mengajukan anggaran sekitar Rp 217 miliar dalam KUA-PPAS APBD 2018, yang lebih besar ditujukan kepada pembangunan jalan akses perkantoran Tenayan Raya dan jalan pemukiman masyarakat. Ada beberapa anggaran yang di koreksi, terutama berhubungan dengan pelaksanaan proyek yang dipecah-pecah," kata Dedi di gedung DPRD Pekanbaru.***