SeRiau- Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 tahun 2020, setiap jenjang pemerintahan mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota serta legislatif diwajibkan melakukan pergeseran anggaran untuk membantu masyarakat serta menanggulangi dan mencegah wabah Virus Corona atau Covid-19. DPRD Pekanbaru mengingatkan Pemko Pekanbaru untuk melibatkan perangkat RT dan RW, sehingga data masyarakat yang terkena dampak Covid-19 yang didapatkan nanti bisa akurat dan update. 

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pekanbaru bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah sepakat, akan menggeser anggaran sebesar Rp 6,2 miliar dilingkungan Sekretariat DPRD Pekanbaru. Dimana, mata anggaran yang akan digeser tersebut berasal dari alokasi anggaran untuk pembangunan musholla, anggaran Pansus, anggaran makan minum dan publikasi.

Selain DPRD Pekanbaru, pergeseran anggaran juga akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru namun jumlah pastinya masih belum diketahui. Nantinya, jumlah total atas pergeseran anggaran yang dilakukan akan diperuntukan bagi penanganan dan pencegahan Covid-19 serta membantu sejumlah kalangan masyarakat yang terkena dampak Covid-19. 

Penasehat Fraksi  Gerindra DPRD Pekanbaru, Zainal Arifin mengatakan, selain harus memenuhi kelengkapan peralatan serta Alat Pelindung Diri (APD) bagi para petugas medis, Pemko Pekanbaru juga harus memikirkan kondisi masyarakat ekonomi lemah yang kini menjerit karena terkena dampak Covid-19. Adanya kebijakan pemerintah terkait social distancing, membuat sebagian masyarakat kehilangan mata pencariannya. 

"Kita minta Pemko Pekanbaru untuk melakukan pendataan secara rinci dan akurat, sehingga mereka yang kondisi ekonominya rentan atau berpenghasilan rendah bisa diselamatkan.

Sebut saja seperti para tukang ojek dan ojol, pekerja serabutan, butuh bangunan, pedagang keliling, supir serta pedagang kuliner dan UMKM, nasib mereka kini sungguh sangat memprihatinkan. Mereka ini juga harus dibantu, Pemko jangan hanya mengandalkan data  masyarakat miskin yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pekanbaru saja, itu kan data lama," ungkap Zainal kepada Iniriau.com, Rabu (08/04). 

Agar bisa mendapatkan data lengkap, akurat dan terbaru, Zainal menyarankan agar Pemko Pekanbaru melibatkan perangkat RT dan RW. Pasalnya, Ketua RT atau Ketua RW lebih mengetahui secara pasti kondisi warganya di lapangan. 

"Berdasarkan hasil penganatan saya dilapangan, kinerja dari petugas pendataan yang ditunjuk oleh pemerintah yakni PMB-RW dinilai masih belum maksimal. Masih banyak jumlah masyarakat yang terkena dampak Covid-19, namun justru tidak dimasukkan dan di data dengan baik. Coba gandeng pihak RT dan RW, sehingga daya yang didapatkan akurat dan update," tambah Zainal. 

Dengan adanya data yang valid dan  update, maka nantinya penyaluran program bantuan yang akan dikucurkan oleh pemerintah menjadi tepat sasaran dan bermanfaat. Dalam situasi seperti ini, kehadiran pemerintah ditengah-tengah rakyat sangat diharapkan karena wabah Covid-19 merupakan musuh bersama. ***