SeRiau - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kekesalannya saat mengetahui ada pejabat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melakukan korupsi. Ketika menemui kasus seperti itu, Sri Mulyani merekomendasikan pegawai tersebut langsung dipecat.

Menanggapi ini, juru bicara KPK Febri Diansyah menilai sistem pengawasan di Kementerian Keuangan telah berjalan. Sebab, praktik korupsi bisa diketahui oleh menterinya langsung. 

"Saya kira kalau Menkeu sudah sampaikan ia punya peta di internal tentang orang-orang yang diduga bermasalah, itu artinya pengawasan internalnya berjalan untuk lakukan pemetaan aktor itu," ujar Febri di kantornya, Senin (3/12). 

Febri menganggap pemetaan itu menjadi sangat penting. Mengingat, nantinya menteri dapat memilih orang yang layak untuk menduduki posisi berdasarkan rekam jejak. 

"Jadi kalau Menkeu sudah punya peta siapa orang-orang yang masuk dalam kategori merah, kuning, atau hijau maka tentu saja orang-orang yang diduga bermasalah tidak tepat menjabat posisi-posisi yang strategis. Kecuali rekam jejak mereka cukup clear," ucap Febri.

"Upaya pencegahan melalui penempatan orang secara tepat dengan melihat integritas orang-orang tersebut atau rekam jejaknya," sambungnya.

Menurut Febri, pemetaan praktik korupsi pada Ditjen Pajak harus dilakukan lantaran institusi tersebut berkontribusi besar dalam penerimaan keuangan negara. Sehingga, KPK memandang orang berintegritas-lah yang dibutuhkan. 

"Jadi kita perlu membutuhkan orang-orang yang bekerja untuk bangsanya secara utuh dan tak mementingkan kepentingan pribadi dengan menerima suap atau gratifikasi," kata Febri.

"Tinggal dukungan dan tindak lanjut untuk melakukan penataan organisasi menempatkan orang secara tepat dan Kemenkeu khususnya Direktorat Jenderal pajak kan sudah punya pengalaman cukup panjang untuk lakukan hal ini," tutupnya.

Kekesalan Sri Mulyani itu sebelumnya diungkapkan dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (3/12). 

Sri Mulyani mengungkapkan terdapat dua modus korupsi yang terjadi di KPP. Pertama yakni Account Representative (AR) atau petugas pemeriksaannya yang bermain, kedua ialah kepala KPP yang memimpin pegawainya untuk lakukan korupsi.

"Ada di KPP pajak yang masih terjadi korupsi. Saya jengkel betul," kata Sri Mulyani.

"Nila setitik itu masih dipersepsikan masyarakat itu terjadi di semua KPP. Yang 349 KPP kerjanya benar, hanya karena 1 semuanya dipersepsikan seperti itu. That's betrayal," tegasnya. (**H)

Sumber: kumparan.com