SeRiau - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan seluruh Kementerian dan Lembaga membuat suatu kajian terkait pemindahan ibu kota. Hasil dari kajian tersebut akan dijadikan bahan untuk menentukan seperti apa ibu kota baru nantinya.

Plt Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengatakan, dari sisi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah membuat kajian seperti apa ibu kota baru dari sisi administrasi, susunan pemerintah, otonomi daerah hingga batas wilayah ibu kota nantinya.

"Hasil kajian atau telaah jangan di daerah otonom yang ada dinamika polik. Maksudnya dikhawatirkan persoalan pengambilan keputusan di daerah itu mempengaruhi kebijakan nantinya. Itu kenapa Pak Menteri sampaikan kita usahakan jangan ada pilkada di sana," ujarnya, diskusi Polemik MNC Trijaya soal Gundah Ibu Kota Dipindah di D'consulate Resto & Louge, Jakarta, Sabtu (24/8/2019).

Dia menambahkan, ibu kota baru perlu mempunyai ruang kawasan khusus yang bisa dikontrol. Untuk itu, diusulkan supaya lokasi ibu kota tidak ada dinamika politik.

"Tapi ini masih kajian dari kami yang semua tergantung pada Presiden. Dan sampai hari ini Bappenas dan PUPR masih ditugaskan melakukan kajian dan telaah teknis sehingga jadi bahan Presiden di mana lokasinya," ujarnya.

Sumber Okezone