SeRiau - Wajah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali tercoreng pasca adanya OTT KPK yang menjerat Pejabat Angkasa Pura II dan Staf PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI).

Operasi senyap yang menimpa badan plat merah ini pun dinilai menjadi indikasi buruknya tata kelola kementerian di bawah Menteri Rini Soemarno.

"OTT KPK yang menjerat pejabat BUMN jadi indikasi kuat terakhir memang ada masalah di kementerian BUMN," kata Director Survey and Polling Indonesia, Igor Dirgantara kepada Kantor Berita RMOL, Kamis (1/8).

Hal itu bukan tanpa alasan. Menurutnya, OTT ini bukan kali pertama sebagai bahan kritikan yang patut diberikan kepada Menteri Rini. Sebelumnya, persoalan laporan keuangan Garuda yang bermasalah hingga polemik Krakatau Steel juga tak bisa dilupakan begitu saja.

Kemudian, persoalan lain yang ditekankan Igor adalah soal absennya transparansi dan standar kompetensi seseorang saat ditunjuk sebagai direksi BUMN.

"The wrong man on the wrong place. Ada dugaan isu bahwa Menteri BUMN aktif membangun jaringan komunitas baru dengan mengangkat direks/komisaris agar bisa dikendalikan untuk kepentingannya sendiri," lanjutnya.

Jika benar, jelasnya, tentu ada potensi kerugian negara. Selain itu, melemahnya perekonomian Indonesia terjadi karena BUMN juga dianggap tidak mampu menopang pertumbuhan perekonomian dengan baik.

Padahal, kata Igor, BUMN punya aset dan budget yang besar, dan menguasai hajat hidup orang banyak. Hal itu tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945.

Dengan rentetan minor Menteri Rini ini, Presiden Joko Widodo dinilai patut melirik dan menimbang dalam meramu susunan kabinet 2019-2024 yang saat ini masih dimatangkan.

"Ada persoalan serius dengan tata kelola BUMN saat ini. Rini Soemarno potensial diganti di kabinet periode kedua Jokowi karena bisa menjadi beban akibat buruknya kinerja BUMN saat ini," tandasnya. (**H)

Sumber: rmol.id