SeRiau - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristianto menegaskan seluruh calon anggota legislatif dari parpol koalisi wajib menyosialisasikan pasangan Jokowi-Ma'ruf ketika berkampanye.

Ia menyindir sikap Demokrat yang membebaskan para calegnya untuk memilih pasangan calon presiden-wakil presiden di pilpres.

Hasto mengatakan masing-masing parpol akan memberikan sanksi tegas jika ada caleg yang tak menyosialisasikan Jokowi-Ma'ruf ketika kampanye.

"Semua agar bergerak mengamankan teritorial masing-masing. Seluruh caleg baik dari PDI Perjuangan, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, PKPI, Perindo, PSI, kalau tidak menyosialiskan Pak Jokowi-Kiai Maruf akan diberikan sanksi," kata Hasto dalam keterangan resmi, Jumat (16/11).

Sekjen PDIP itu mengatakan keputusan tersebut merupakan salah satu rekomendasi Rapat Kerja Nasional TKN Koalisi Indonesia Kerja yang digelar akhir Oktober lalu.

Hasto menyatakan sanksi yang diberikan untuk menindak caleg diserahkan ke masing-masing parpol sesuai mekanisme internal.

"Kalau PDI Perjuangan, pemecatan kita berikan," kata dia.

Di sisi lain, Hasto memaklumi sikap Demokrat yang gamang dalam menjaga soliditas calegnya agar total mendukung Prabowo-Sandiaga.

Sebab, kata Hasto, Prabowo-Sandiaga sendiri tak memberikan harapan terbaik bagi Demokrat karena sering melakukan blunder dan menggunakan kampanye negatif di pilpres.

"Baru 1,5 bulan kampanye saja, sudah 3 kali minta maaf. Banyaknya negatif campaign yang dilakukan mungkin menjadi alasan tidak nyamannya Pak SBY di koalisi Prabowo itu," kata Hasto.

Sebelumnya, Demokrat melalui Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahean menyatakan bahwa partainya memberikan dispensasi bagi kadernya yang mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Dispensasi ini diberikan karena opini dan animo masyarakat di daerah bersangkutan untuk mendukung Jokowi lebih tinggi.

Sumber CNN Indonesia