SeRiau - Wacana penggunaan bahan bakar nuklir dalam mengatasi kebutuhan listrik Indonesia masih pro dan kontra. Salah satu yang disorot adalah soal penerimaan masyarakat (public acceptance) yang masih menjadi kendala serius dalam membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir(PLTN). 

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengatakan, rencana pembangunan PLTN harus mempertimbangkan banyak aspek. Tidak hanya teknis, tetapi juga aspek lainnya seperti sosial dan ekonomi masyarakat.

Dia mencontohkan, studi kasus rencana pembangunan pembangkit nuklirdi Gunung Muria yang mendapat penolakan kuat dari publik, menyebabkan rencana tersebut tidak dapat dieksekusi. Pasca gempa Fukushima sebaiknya kehati-hatian dan studi komprehensif menjadi pijakan utama pemerintah untuk memutuskan langkah selanjutnya.

"Dulu Dirjen kita dikejar-kejar sama masyarakat Muria dan ternyata Gunung Muria sering terjadi gempa. Akhirnya, diputuskan dibatalkan," ujar dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (11/5/2018).

Terkait wacana pembangunan PLTN di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Purnomo mengingatkan agar pemerintah tidak tergesa-gesa. Posisi nuklir dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebagai opsi terakhir juga penting dipegang. Peran serta masyarakat menjadi kunci bagi penerimaan kebijakan energi ke depan.

"Belajar dari pengalaman, bikin tim untuk FGD. Dari sisi kebijakan melihat posisi pembangkit nuklir dalam KEN yang ujung-ujungnya sosialisasi kembali dengan masyarakat," kata dia.

Tidak Akan Dibangun Hingga 2050

Selain berbahan baku fosil, Indonesia juga melirik untuk membangun Pembangkit Listrik Negara Nuklir (PLTN), terutama yang berbasis Thorium.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional ‎(DEN), Saleh Abdurrahman mengungkapkan, pembangunan PLTN tidak akan dilakukan hingga 2050. Hal ini mengingat PLTN adalah pilihan terakhir dalam rencana umum energi nasional (RUEN).

"PLTN memang pilihan terakhir, kita maksimumkan dulu potensi energi terbarukan yang kita miliki. Dan di seluruh Indonesia tidak ada sampai 2050," ungkap dia.

Selain karena bukan prioritas, faktor ekonomi juga menjadi bahan pertimbangan untuk melaksanakan proyek PLTN ini.

"Biaya pembangkitan nuklir per kwh itu termasuk mahal. Apalagi ditambahi biaya-biaya resiko kecelakaan, tambah membengkak dia," lanjut dia.

Menurut Saleh, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang banyak. Contohnya, potensi matahari dan angin belum dimanfaatkan sebesar-besarnya. 

Saleh menyatakan dirinya mendukung penggunaan energi terbarukan dan mendorong daerah-daerah untuk mengembangkan energi terbarukan, selain minim risiko juga lebih murah daripada nuklir.

"Tren harga energi terbarukan semakin menurun, tren nuklir semakin tahun semakin naik," tandas dia. (**H)

Sumber: Liputan6.com