SeRiau- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru meminta Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk memutuskan kontrak kerjasama pengelolaan sampah dengan dua perusahaan.

Mengingat pengelolaan sampah mengalami banyak kendala, baik itu dari pihak perusahaan yang tidak maksimal bekerja maupun dari Pemko Pekanbaru yang tidak bisa membayarkan kewajibannya.

Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup Kesahatan (DLHK) Kota Pekanbaru memiliki tunggakan pembayaran 4 bulan di tahun 2021, di tahun 2022 belum dibayarkan bulan April.

"Saya kira dari tahun ke tahun masalahnya hal yang sama. Mulai dari keterlambatan lelang, keterlambatan pembayaran. Saya rasa perlu dilakukan evaluasi mendalam," tegas Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, Selasa (31/5).

Jika diputus kontrak kerjasama, pihaknya mengusungkan konsep baru dalam pengelolaan sampah kepada Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun. Yakni, dikembalikan ke sistem swakelola dengan beberapa pembaharuan konsep.

"Kami menawarkan ke Pj Wali Kota konsep baru. Dikembalikan konsep swakelola Kecamatan dan Kelurahan. Kalau seperti ini pengendalian dan pengawasannya lebih jelas," urai Azwendi.

Jika menerapkan konsep ini, papar Azwendi, pemerintah lebih mudah dalam melakukan pengawasan dan bisa mengontrol kinerjanya. "Apabila terjadi penumpukan, kiya bisa memanggil pihak kelurahannya. Jadi, APBD tidak terbebani," sambungnya.

Pj Wali Kota Pekanbaru diharapkan untuk dapat mengeveluasi kinerja yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Dengan segera menugaskan OPD terkait untuk menyiapkan opsi swakelola sampah.

"Kalau begitu marilah kita duduk bersama bagaimana membuat konsep ini, agar bebas dari sampah dan banjir," tutupnya. (***)