Enam Polisi Lolos Seleksi Jadi Pejabat KPK, ICW Kritik Firli Bahuri

  • Sabtu, 19 September 2020 - 20:43:53 WIB | Di Baca : 1686 Kali

SeRiau - Paling anyar, KPK baru saja menyelesaikan seleksi untuk tiga posisi direktur dan 9 Koordinator Wilayah. Dari total 12 posisi itu, enam di antaranya yang terpilih ialah polisi. 

Salah satunya ialah Brigjen Pol Setyo Budiyanto terpilih menjadi Direktur Penyidikan KPK. Ia sebelumnya menjabat sebagai Koordinator Wilayah sekaligus plt Direktur Penyidikan KPK.

"Menanggapi beredarnya surat pemberitahuan hasil seleksi pegawai KPK, maka dalam kesempatan ini ICW ingin mengingatkan kepada Firli Bahuri bahwa tempat ia bekerja adalah Komisi Pemberantasan Korupsi bukan kantor Kepolisian Republik Indonesia," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Sabtu (19/9). 

Loading...

Selain itu, lima dari sembilan Koordinator Wilayah KPK yang baru saja terpilih juga merupakan polisi. 
Mereka adalah Kombes Pol Didik Agung Widjanarko; Kombes Pol Agung Yudho Wibowo; Kombes Pol Bahtiar Ujang Purnama; Kombes Pol Kumbul Kuswijanto Sudjadi; dan Kombes Pol Yudhiawan.

"Bahkan kemungkinan lima orang yang nantinya mengisi posisi Koordinator Wilayah juga akan dinaikkan pangkatnya menjadi Jenderal bintang satu. Jadi, total perwira tinggi Polri yang menduduki jabatan strategis di KPK ada sembilan orang," kata Kurnia.

Ancaman Konflik Kepentingan
Saat ini, sejumlah posisi strategis, khususnya bidang penindakan, dipegang pejabat Polri. Mulai dari Deputi Penindakan diisi oleh Irjen Pol Karyoto; Direktur Penyelidikan Brigjen Pol Endar Priartono; serta pucuk pimpinan yakni Ketua KPK Komjen Firli Bahuri.

Dengan banyaknya perwira Polri yang mengisi jabatan strategis di KPK, ICW menilai kondisi itu rentan akan terjadinya konflik kepentingan. Terlebih, saat nantinya lembaga antirasuah harus menangani kasus yang dilakukan oleh oknum dari lembaga asalnya.

"Khususnya pada konteks penindakan, bagaimana publik akan percaya bahwa mereka akan objektif ketika menangani perkara yang melibatkan oknum di Kepolisian?" kata Kurnia. 

"Sudut pandang lain juga terkait potensi loyalitas ganda. Sebab, pada waktu mendatang, perwira tinggi Polri ini akan kembali ke institusi asalnya. Sehingga di waktu yang sama, para perwira tinggi ini memiliki dua atasan sekaligus, yakni Ketua KPK dan Kapolri," sambungnya.

Menurut Kurnia, ICW tak anti terhadap institusi tertentu dalam menduduki jabatan di KPK. Namun, ia meragukan karena lembaga asalnya saja dinilai belum bisa berantas korupsi.

"Jika institusi tersebut belum sepenuhnya berhasil memberantas korupsi, bukan kah lebih baik mereka diberdayakan saja di tempat asalnya? Setidaknya dapat bermanfaat untuk membantu proses pembenahan internal institusi, daripada harus dipekerjakan di KPK," pungkasnya. (**H)


Sumber: kumparanNEWS




Loading...

Berita Terkait

Tulis Komentar