SeRiau - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menjelaskan soal penguatan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan omnibus law keamanan laut. Mahfud mengatakan dengan peleburan undang-undang (UU) itu, koordinasi keamanan laut akan melalui satu pintu.

"Koordinasinya aja. Karena sekarang ada 7 institusi yang punya wewenang melakukan tindakan-tindakan hukum di laut. Ada polair, ada KKP. Itu yang menenggelamkan itu. Kemudian ada Bakamla, ada Angkatan Laut, ada Departemen Perhubungan, ada Bea Cukai, ada Imigrasi, macam-macam di situ. Kan wewenang ini nanti akan dikoordinasikan aja," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Namun, dia mengaku belum diputuskan mana lembaga yang akan ditunjuk menjadi pintu utama koordinasi tersebut.

"Oh nanti keputusan apa Bakamla atau siapa tetapi pokoknya akan ada satu pintu utama," ujarnya.

Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan omnibus law keamanan laut sendiri akan meleburkan 24 undang-undang dan 2 peraturan pemerintah. Peleburan itu, kata dia, agar tidak terjadi tumpang tindih aturan mengenai keamanan laut.

"Kalau kuatnya sih sudah kuat, agar tidak tumpang tindih. Misalnya undang-undang nomor sekian pasal sekian bertentangan dengan UU ini pasal sekian, bertentangan ini. Diangkat saja jadi satu aturan yang sama," kata Mahfud.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah terus membahas omnibus law keamanan laut. Luhut menyebut penyederhanaan aturan itu diharapkan dapat memperkuat posisi Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam menjalankan tugas.

"Omnibus itu saya bicara sama Pak Mahfud, kita supaya segerakan omnibus itu selesai. Supaya nanti coast guard itu Bakamla itu betul-betul menjadi coast guard yang benar. Supaya perannya (Bakamla) itu kuat," ujar Luhut usai menemui Menko Polhukam Mahfud Md di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1). (**H)

Sumber: detikNews