SeRiau - Presiden Joko Widodo kembali melontarkan wacana pemindahan ibu kota dengan menggelar Rapat Terbatas terkait hal tersebut. Wacana itu disebut-sebut sebagai isu strategis, di tengah kisruh Pemilu 2019 yang masih memanas.

Usai rapat terbatas Jokowi menyebut ibu kota akan dipindah ke luar Jawa dengan alasan tingkat kepadatan sudah tinggi. Isu ini pun kembali menarik perhatian publik. Hal itu terlihat dari banyak pihak yang menanggapi soal ini.

Isu pemindahan ibu kota kembali mencuat saat penyelenggaraan pemilu belum selesai. Terkait pemilu, publik dihadapkan pada isu dugaan kecurangan, ratusan petugas KPPS meninggal, penghitungan suara ulang, dan manuver partai politik.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati menilai sebuah hal lumrah jika isu pemindahan ibu kota dianggap sebagai pengalihan isu dari kisruh pemilu yang mewarnai pemberitaan selama 12 hari belakangan.

"Publik mungkin akan menilai itu (pengalihan isu) karena wacana ini mendadak hadir tanpa ada sharing informasi ke publik sebelumnya," kata Wasisto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (30/4).

Menurutnya isu pemindahan ibu kota ini kerap kali muncul saat tensi perpolitikan nasional meninggi. Dia menilai selama ini isu tersebut kerap mengemuka tanpa ada langkah konkret dari pemerintah.

Wacana ini, kata Wasisto, bukanlah isu baru. Presiden pertama Republik Indonesia Sukarno juga pernah menggagas pemindahan ibu kota ke Palangkaraya di era pemerintahannya. 

Wacana sama juga pernah muncul pada era Presiden kedua Soeharto. Namun saat itu, ibu kota ingin dipindah ke Jonggol, sebuah kecamatan di Kota Bogor, Jawa Barat. Wacana kembali mengemuka pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Ini bagian dari upaya mengurangi tensi politik saja. Soalnya wacana pemindahan sering kali mentok tanpa bukti otentik," katanya.

Sementara itu pengamat politik Universitas Padjajaran Muradi menilai wacana pemindahan ibu kota dilontarkan untuk menyegarkan publik dari isu pemilu. Menurutnya tidak ada upaya dari petahana untuk mengalihkan isu kekisruhan Pemilu 2019 dari masyarakat.

Pasalnya, kata dia, wacana pemindahan ibu kota muncul jauh sebelum hari pengumuman pemenang Pemilu 2019. KPU mengumumkan pemenang pemilu pada 22 Mei mendatang, sedangkan isu ini muncul pada 29 April lalu.

"Kalau dianggap pengalihan isu enggak salah, tapi kajian ini sudah selesai di Bappenas. Seolah-olah ada pengalihan saya kira tidak terlalu penting karena kalau kemudian persepsi publik kalau kita tanya sudah selesai pemilu," kata dia.

Hanya saja, ia tidak menampik wacana pemindahan ibu kota adalah permainan narasi petahana untuk melawan isu kecurangan pemilu yang digadang-gadang oleh kubu oposisi. Ia tak menampik ada pergulatan antara kedua narasi tersebut.

Beberapa hari sebelum mengemuka wacana pemindahan ibu kota, terlontar isu soal Ijtima Ulama Jilid III yang membahas soal kecurangan pemilu. Menurut Muradi bukan tidak mungkin wacana pemindahan ibu kota ini bertujuan untuk meredam isu tersebut.

"Secara normatif sedang mengolah isu narasi yang dibangun itu soal pemindahan ibu kota memang sedang bergelut sedang isu tersebut (kecurangan Pemilu)," katanya.

Lebih lanjut Muradi menilai wacana pemindahan ibu kota ini semacam sinyal dari petahana bahwa pihaknya telah memenangkan Pilpres 2019. Menurutnya, Jokowi tak mungkin berani menelurkan wacana itu jika tidak percaya diri akan memenangkan pemilu.

Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU Selasa (30/4) pukul 04.15 WIB menunjukkan Jokowi-Ma'ruf memperoleh 46.471.394 suara atau 56,19 persen. Sedangkan pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meraup 36.232.587 atau 43,81 persen. Data tersebut merupakan data dari 439.778 TPS atau 54 persen dari total keseluruhan TPS 813.350 TPS.

"Ini pesan ke lawan bahwa dia sudah confident, makanya mengajukan perpindahan ibu kota karena dia yakin menang pada 22 Mei 2019 nanti," katanya.

 

 

Sumber CNN Indonesia