Pekanbaru, SeRiau - Politisi PKB yang duduk di Komisis B, Firdaus  sangat berharap, Pemerintah Provinsi Riau terutama instansi terkait untuk punya keberanian dalam mempertahankan hak-hak daerah ini.   "Padahal kita tidak kelebihan uang, kita butuh uang banyak dalam membangun.  Tapi aset kita yang berpotensi mendatangkan PAD diambil begitu saja oleh orang luar", jelasnya juga. Diperkirakan oleh Firdaus,dengan kelalaian Pemerintah Provinsi Riau ini terutama Dinas terkait yang memang jadi kewenangannya, miliaran rupiah potensi pajak yang seharusnya masuk ke Kas Daerah tidak dapat digali atau dimanfaatkan oleh Diskanlut.  "Potensi yang baru bisa diambil oleh Dinas Perikanan hanya sekitar Rp 107 juta per tahun.  Seharusnya kalau mau bekerja dalam mengelola dan menjaganya bisa mendapatkan Miliaran rupiah", sebutnya memberikan data. Diakui juga, Kabupaten Rokan Hilir merupakan daerah perbatasan.  Dimana disebelah Timur berbatasan dengan Negara Malaysia dan sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara.  "Jadi masalah ilegal fishing ini juga dilakukan oleh warga Malaysia.  Bahkan lebih dahsyatnya, mereka melakukan transaksi jual beli ikan di tengah laut", sebutnya menyebutkan suatu kasus. Dengan kejadian ilegal fishing ini, baik oleh warga Provinsi tetangga maupun Negara Malaysia, sudah banyak masyarakat tempatan melakukan tindakan dengan melakukan pembakaran kapal mereka.  Karena ini tentu mengancam hasil tangkapan mereka juga.    "Masyarakat saja bisa bertindak, kenapa Pemerintah tidak", jelasnya lagi dengan heran sembari memberikan perbandingan. Untuk itu diharapkan oleh Firdaus, mengantisipasi kejadia ini harus ada pengawasan ketat dari Pemerintah Provinsi Riau terutama di daerah yang berbatasan langsung dengan daerah luar atau provinsi tetangga.    "Harus ada Pos Penjagaan terutama di pinggir.  Menjaga yang ada saja kita tidak bisa, apalagi kalau disuruh mencari yang belum ada",  tambahnya lagi dengan nada kesal memberikan perbandigan.(imt)