SeRiau - Partai Gerindra akan menentukan sikap politiknya usai Pilpres 2019, tetap menjadi oposisi atau merapat ke pemerintahan kedua Joko Widodo pada September 2019 mendatang. 

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Riza Patria mengatakan posisi politik itu akan ditentukan lewat sebuah acara berskala nasional seperti rapat kerja nasional (rakernas) atau rapat pimpinan nasional (rapimnas).

"Mungkin di September 2019, kami ada even (acara) nasional untuk mendiskusikannya. (Agendanya) evaluasi Pileg dan Pilpres 2019, lalu persiapan Pilkada 2020, dan termasuk apakah Gerindra akan ada di posisi pemerintah atau oposisi," kata Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (9/8).

Dia menerangkan, terdapat tiga opsi yang tengah dipertimbangkan oleh Gerindra terkait posisi di pemerintahan mendatang, yaitu berkoalisi mendukung pemerintahan, berkoalisi di parlemen, atau menjadi oposisi pemerintah.

Menurutnya, hal terpenting bagi Gerindra adalah bisa memberikan kontribusi yang besar di pemerintahan mendatang.

Riza berkata, berkoalisi mendukung pemerintah akan menjadi hal yang tidak baik bila hanya sekadar mendapatkan kursi menteri semata. Sebaliknya, menjadi oposisi akan menjadi hal yang sama jika tidak bisa memberikan kritik yang bersifat konstruktif. 

"Kalau kami di dalam cuma masuk dan duduk tapi enggak berkontribusi apalagi malah korupsi, itu enggak baik untuk rakyat. Sebaliknya di luar tapi cuma bisa teriak-teriak dan enggak bisa memberikan masukan konstruktif enggak baik," ucap Riza.

Sebelumnya dua tokoh Gerindra, Edhy Prabowo dan Fadli Zon disebut dipersiapkan oleh Gerindra untuk menjadi menteri di pemerintahan Jokowi periode kedua. Selain nama Edhy dan Fadli Zon, ada juga Sandiaga Uno juga disebut akan dimasukkan sebagai menteri.

Sumber CNNIndonesia.com di lingkaran dekat Prabowo menyebut, nama-nama itu muncul setelah Prabowo bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo.

Menurutnya peluang Gerindra bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf semakin dekat. 

"Hampir 70 persen," kata sumber CNNIndonesia.com itu.

Sisanya 30 persen, kata dia, masih dikomunikasikan. Salah satunya terkait kesepakatan soal kursi menteri dan kursi lembaga tinggi. (**H)

Sumber: CNN Indonesia