SeRiau - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyayangkan akan dilaporankannya Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dan Menkeu Sri Mulyani lantaran diduga melakukan pelanggaran Pemilu ke Bawaslu.
Hasto menilai, tak ada demokrasi yang dilanggar dalam acara pertemuan rutin IMF-Word Bank yang digelar di Bali itu.

"Kita lihat saja kan ada antusiasme juga, respect, kemudian memberikan tanda bagus ketika kita sebagai bangsa mampu menjalankan tugas dengan baik, ada event internasional, investasi meningkat, kepercayaan publik meningkat, ini kan merupakan hal yang positif," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Menurut Hasto, tak ada pelanggaran Pemilu yang dilakukan Luhut dan Sri Mulyani saat berbincang dengan Direktur IMF Christine Lagarde tersebut. Apalagi, Pemilu merupakan pertarungan untuk memperebutkan suara rakyat.
"Yang penting itu kan rakyat. Berkompetisi di tengah rakyat," urainya.

Hasto mencontohkan saat BPN Prabowo-Sandi mempersoalkan adanya kampanye dini yang dilakukan oleh kubu petanaha. Padahal, kata Hasto, kampanye itu untuk memberikan nomor rekening bagi para pendukung Jokowi-KH Ma'ruf Amin yang ingin menyumbangkan uangnya untuk membantu mendanai kampanye.

"Kalau nggak ada gambar Pak Jokowi, emangnya harus pake masker? Harus pakai tutup? Kan ini menunjukkan bahwa ini memang nomor rekening, kami ingin transparan, kami ingin terbuka, kami ingin mengundang partisipasi masyarakat, dan kami ingin diaudit," imbuhnya.

Ia juga menyindir Sandiaga Uno yang menjual saham perusahaannya untuk dana kampanye di Pilpres 2019. Sandiaga juga diduga melakukan mahar politik agar diusung oleh partai koalisinya.

"Kami tidak ingin belum-belum sudah beli saham hanya untuk menjadi capres, cawapres, membeli suara partai, kita nggak ingin seperti itu. Kita ingin segala sesuatunya terkait dengan dana itu transparan dan akuntable," tandasnya.

Sumber Okezone