SeRiau - Direktur Program Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Aria Bima meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan partai politik untuk melakukan validasi yang akurat terhadap jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2019. Validasi itu harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

"DPT ini harus benar-benar divalidasi, divalidasi dengan instrumen-instrumen yang tepat dan ngerti betul persoalannya. KPU lah finalisasi akhir untuk DPT, dan saya berharap proses validasi DPT itu harus secara transaran dan akuntabel," kata Aria di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa, (11/9/2018).

Politikus PDI Perjuangan itu berharap, penyelenggara Pemilu mampu secara maksimal untuk mengawasi penetapan DPT. Mengingat, kata dia, setiap penyelenggaraan pesta demokrasi masih kerap ditemukan adanya DPT ganda.

Dia mencontohkan DPT di daerah Cilacap dan Wonogiri pada Pemilu 2009 dan 2014. Saat itu, kata dia, jumlah DPT lebih banyak daripada hak pilih warga. Masalah itu juga tidak bisa diselesaikan hingga hari pencoblosan.

"Transparansi dan akuntabilitas perlu dilakukan, Bawaslu perlu mengawasi KPU dan parpol, termasuk PDIP terus akan berusaha melaporkan berbagai hal yang terkait kalau ada DPT-DPT yang fiktif atau tidak nyata hanya sekedar salah pengadministratsian," tutur Aria.

Di sisi lain, Aria menekankan kepada semua pihak untuk tidak saling menuduh ada kesengajaan dalam masalah DPT ganda ini. Pasalnya, kata dia, problem DPT ini tidak pernah selesai dan belum ada satu instrumen yang manjur untuk mengakhirinya.

"Katanya masalah e-KTP ini bisa menyelesaikan persoalan menganai adminsitrasi kependudukan, ternyata juga enggak bisa, ini jadi bukan e-KTP ini hanya komputerisasi kartu penduduk, kalau e-KTP ini jalan kan selesai, tapi ini ternyata hanya KTP yang dikomputerisasi. Di mana DPT harus divalidasi lagi," tutup dia.

Sumber Okezone