SeRiau - Kritikan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal kemiskinan di Indonesia masih terus dibahas. Sampai-sampai Ketua DPR Bambang Soesatyo ikut membantah kritik yang mengarah ke pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

Kritikan SBY yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat itu pertama kali disampaikannya usai menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. SBY menyampaikan ada 100 juta orang golongan the bottom fourty. 

"Yang paling penting menyangkut ekonomi dan kesejahteraan rakyat adalah penghasilan atau income dan daya beli golongan orang mampu dan golongan orang miskin yang kita sebut dengan 'the bottom fourty', 40% kalangan bawah yang jumlahnya sekitar 100 juta orang," papar SBY saat memberikan pernyataan, Selasa (24/7/2018) lalu.

Selepas pernyataan SBY itu, pembicaraan soal kemiskinan terus menggelinding. Politisi Partai Demokrat yang merupakan Wakil Ketua Komisi XI DPR, Marwan Cik Asan, menjelaskan perihal 'the bottom fourty' yang dimaksud SBY. 

Marwan mengatakan kritik SBY didasarkan kategorisasi Bank Dunia yang membagi kelompok penduduk menjadi tiga bagian, 40% kelompok berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan menengah, dan 20% penduduk berpendapatan tinggi. Bila penduduk Indonesia 263 juta, maka 40% terbawah kira-kira berjummllah 100 juta.

Meski SBY menyebut ada 100 juta orang yang tergolong 'the bottom fourty', namun Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data bahwa orang miskin di negara ini sudah berada di posisi singgle digit, turun 0,30% dibanding September 2017. Pada Maret 2018 posisi persentase kemiskinan tercatat 9,82% lebih rendah dibanding sebelumnya yakni 10,12%. 

Menurut BPS, jumlah orang miskin di Indonesia pada Maret 2018 adalah 25,95 juta. Jumlah ini menurun 633 ribu orang dari posisi September 2017 yang sebanyak 26,58 juta. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan kemudian mengkritik balik pihak yang kerap berkutat pada angka kemiskinan dibanding fokus pada persoalan bangsa. Dia heran kenapa orang yang menyebut kaum miskin Indonesia berjumalh 100 juta itu berbicara tanpa data. Padahal BPS menyediakan datanya.

"Jadi kita kadang-kadang nggak tahu, kita asyik berkelahi di dalam, angka kemiskinan di 100 juta orang, baca kek datanya. BPS itu kan nggak bisa bohong. BPS itu kan diaudit," kata Luhut saat memberi ceramah pada Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) VIII Tahun 2018 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI di Kantor Lemhanas, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (2/8/2018).

Dan yang paling baru, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoeet) menyampaikan bahwa pernyataan jumlah orang miskin di Indonesia 100 juta adalah tidak benar. Bambang lebih mempercayai BPS ketimbang pernyataan pihak lain. 

"Soal angka kemiskinan, data dari BPS menyampaikan jika saat ini sudah turun. Bahkan sekarang hanya satu digit. Jadi jika ada yang menyampaikan 100 juta masyarakat miskin itu tidak benar," kata Bambang saat bertemu kader Partai Golkar di Banjarnegara, Jawa Tengah, Jumat (3/8/2018).

Menurutnya, angka kemiskinan turun karena program pemerintahan Jokowi seperti beras untuk bantuan rakyat hingga banyaknya proyek infrastruktur. "Dengan terbukanya lapangan pekerjaan tentu bisa mengurangi angka kemiskinan di Indonesia," kata Bamsoet.

Soal penyerapan tenaga kerja, politikus Partai Golkar ini menilai perlu pembatasan atau peniadaan tenaga kerja asing di Indonesia. Meski begitu, tak dimungkirinya ada proyek-proyek yang berjenis 'putar kunci' atau 'turnkey' yakni proyek yang digarap dan dioperasionalisasikan oleh investor (pihak luar), barulah setelah investor balik modal maka proyek itu diserahkan ke pemerintah.

"Ada beberapa proyek yang sifatnya turnkey dan sudah terlanjur kita tunggu saja hasilnya. Tetapi ke depan kita batasi bahkan dihilangkan," kata Bamsoet. (**H)

Sumber: detikNews