SeRiau - Indonesia mendesak Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) segera membentuk tim investigasi untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Israel di wilayah Palestina.

Wakil Tetap Indonesia untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, menganggap "tekad Israel terus menerapkan kebijakan yang tidak dapat ditoleransi" seperti pendudukan ilegal, pembangunan tembok pemisah, hingga pembatasan hak-hak warga Palestina harus dihentikan.

"Kebijakan-kebijakan tersebut adalah hambatan terbesar bagi pembentukan Negara Palestina yang independen dan berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," ucap Hasan dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Senin (2/7). 

Pernyataan itu diutarakan Hasan menanggapi sikap Dewan HAM PBB yang belum juga membentuk Commission of Inquiry (Komisi Penyelidik) terkait dugaan pelanggaran HAM yang dihadapi warga Palestina. 

Padahal, dalam sesi khusus sidang Dewan HAM PBB pada 18 Mei lalu, seluruh anggota badan tersebut sepakat membentuk komisi penyelidikan untuk menginvestigasi dugaan kekerasan yang dilakukan militer israel terhadap warga Palestina yang tengah melakukan aksi damai di Jalur Gaza sejak 30 Maret lalu.

Aksi damai itu rutin dilakukan oleh ribuan warga Palestina setiap tahun sebagai bentuk protes penjajahan Israel. Sejak protes dimulai, bentrokan antara warga Palestina dan tentara Israel tak dapat terhindarkan.

Berdasarkan datanya, Hasan mengatakan sudah ada 132 warga Palestina yang tewas dan 3.000 korban luka akibat kekerasan yang dilakukan otoritas Israel sejak akhir Mei lalu.

Hasan menegaskan bahwa kebijakan dan aksi ilegal yang dilakukan Israel secara terang-terangan ini telah melanggar hukum internasional, hukum HAM internasional, serta berbagai resolusi PBB.

Dalam kesempatan itu, Hasan juga menegaskan bahwa Indonesia mengecam upaya sejumlah negara yang ingin menghapus agenda pembahasan masalah Palestina di Dewan HAM PBB.

"Indonesia tidak akan mundur selangkah pun dalam mendukung kelanjutan pembahasan Agenda Khusus mengenai Palestina di Dewan HAM PBB," ucap Hasan dalam pernyataan diterima CNNIndonesia.com, Selasa (3/7).

"Ini penting sebagai pengingat bagi kita untuk mengembalikan hak-hak sah rakyat Palestina, memperbarui komitmen kolektif kita mendukung rakyat Palestina, serta memastikan munculnya keadilan dan kebebasan bagi rakyat Palestina," ujar mantan Duta Besar RI untuk PBB di New York itu. (**H)

Sumber: CNN Indonesia