SeRiau- Politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengaku sebagai salah satu pemimpin gerakan ganti Presiden Joko Widodo. Dia pun menantang Jokowi untuk bertarung dalam pemilu langsung secara demokratis tanpa bantuan asing dan politik uang. 

Amien mengatakan hal tersebut usai diminta keterangan oleh wartawan terkait ucapannya yang mengajak Jokowi untuk berduel. 

Ia, dengan antusias, menunjukkan kemeja putih yang dikenakannya yang bertuliskan #2019GantiPresiden di bagian saku kirinya

"Pasti itu, pasti, enggak usah dikatakan Pak Amien tidak mengharapkan Jokowi lagi, wong pasti, wong saya itu salah satu pemimpin [gerakan] pengganti presiden. Jelas sekali itu," ujarnya, di Jakarta Selatan, Sabtu (9/6) malam. 

Mantan Ketua MPR itu menjelaskan bahwa dirinya tidak ingin ada masyarakat yang melakukan jihad filsabiliah. Namun ia mengatakan hal itu mungkin terjadi jika rezim saat ini tidak mengindahkan demokrasi. 

"Saya mengatakan bahwa jangan pernah ada anak bangsa yang berfikir tentang jihad fisabilillah dalam arti clash antar anak bangsa. Itu jauh sekali dari pikiran kita, tetapi ya tetap ada sebuah kemungkinan yang sangat jauh kalau misalnya rezim ini main kayu, tidak mengindahkan demokrasi, ya tentu bangsa ini tidak terima," tuturnya. 

Untuk itu, Amien mengatakan dirinya menantang Jokowi untuk berduel secara demokratis. Tujuannya, tidak ada lagi keributan usai pemilu karena kontestasi berlangsung secara adil. 

"Jadi saya tantang Pak Jokowi, mari kita duel secara gentle, ya, jadi Anda kerahkan kemampuan untuk dapatkan suara paling banyak supaya menang, juga berikanlah kesempatan yang sama, ini namanya Demokrasi," ucapnya. 

"Nanti yang menang juga enak menangnya, itu fair. Yang kalah juga terima. Tapi kalau kemudian ada campur tangan aseng, main politik uang, main ancam-mengancam, nah itu tidak boleh," ujarnya kemudian. 

TNI-Polri 

Amien menambahkan bahwa TNI-Polri tidak boleh memberikan pembelaan terhadap partai. Baginya, TNI-Polri merupakan alat negara. 

Pada era kepemimpinan Presiden RI ke-1 Sukarno dan di era kepemimpinan Soeharto, kedua institusi itu tidak memberikan dukungan kepada kedua tokoh tersebut saat mereka melakukan kesalahan dalam kepemimpinannya. 

"Kurang apa Bung Karno sebagai panglima tertinggi? Tapi ketika Bung Karno khilaf, TNI dan Polri juga selamat tinggal, Pak. Kurang apa Pak Harto tokoh TNI asli? Tapi ketika pemerintahan Pak Harto itu ternyata waktu itu juga khilaf, tidak sejalan dengan kepentingan bangsa, TNI dan Polri juga selamat tinggal, Pak," tuturnya. 

Menurut Amien, kepemimpinan Jokowi juga akan ditinggalkan oleh TNI dan Polri jika tidak dapat memenuhi aspirasi bangsa. 

"Maksud saya ini, kalau Pak Jokowi ini rezimnya ini tidak menguntungkan bangsa, enggak sesuai UUD, saya kira TNI Polri juga akan selamat tinggal pak," ucapnya. 

Maka itu, Amien mengaku mengharapkan permainan yang cantik untuk perebutan kursi kepemimpinan Indonesia berikutnya. Dia juga meminta supaya tidak ada lagi aksi demonstrasi yang turun ke jalan dan tidak ada lagi aksi untuk menurunkan Jokowi di tengah masa kepemimpinannya.( Sumber : Cnnindonesia.com)