SeRiau-  Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan isu Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dinilai membanjiri Indonesia bernuansa politik. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri pun tak menyangkal tudingan Jokowi tersebut.

Dari data World Bank, jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Indonesia secara keseluruh tercatat ada 9 juta. Sementara, jumlah TKA di Indonesia hanya 85 ribu dari berbagai negara.

"Kalau kita gunakan surveinya World Bank yang mencakup semua itu lebih besar lagi, karena semua TKI ada sekitar 9 juta kalau surveinya World Bank," kata Hanif saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

 

Terkait dengan pernyataan Jokowi yang menyebut isu TKA itu politik, Hanif tak membantahnya. Dia pun mengibaratkan dengan sejumlah orang yang berada di dalam sebuah ruangan.

"Kalau menggunakan bahasanya Pak Thom (Kepala BKPM Thomas Lembong, red), ada 1.000 orang di dalam satu ballroom, kemudian ada 1 orang asing, nah yang 999 orang merasa tercancam dengan yang satu orang itu. Apa benar yang kayak gitu?" katanya.

"Berarti kan kalau itu nggak benar, berarti mungkin saja politis," tambahnya.

Hanif menjelaskan, faktanya, TKI lah yang menyerbu negara lain. Sebab jumlah TKI di Hongkong yakni 160 ribu, sementara jumlah TKA dari China di Indonesia berjumlah 24 ribu. 

"Faktanya, kita yang menyerbu orang lain. Memang. Di Hongkong saja 160 ribu, tenaga kerja China di Indonesia 24 ribu. Kalau 160 (ribu) sama 24 (ribu) itu, siapa menyerbu siapa?" katanya.

Sebelumnya, Jokowi bicara soal isu TKA yang disebut membanjiri lapangan kerja di Indonesia. Jokowi menyebut isu itu jadi komoditas politik.

Hal itu disampaikan Jokowi saat peresmian pelepasan ekspor mobil di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (25/4/2018). Saat itu, disinggung soal penyerapan tenaga kerja oleh pabrik Mitsubishi Motors di Bekasi yang didominasi tenaga kerja Indonesia.

"Karena sekarang isunya akhir-akhir ini isunya adalah TKA, Tenaga Kerja Asing. Padahal, sebetulnya yang kita reform adalah bagaimana menyederhanakan prosedur administrasi untuk TKA. Berbeda," sambungnya.

Jokowi pun mengatakan, isunya ini jadi bahan politik. "Ini lah namanya politik," katanya.

 

(Sumber : Detiknews.com)