SeRiau - Mantan Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurahman Wahid Rizal Ramli berharap Gubernur dan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru bisa memberikan data ekonomi yang lebih akurat dibanding pemerintah. Data ekonomi yang valid, menurut dia, dibutuhkan untuk membuat kebijakan yang tepat. 

Rizal mengeluhkan buruknya data yang dimiliki pemerintah, khususnya pada Kementerian yang dipimpin Sri Mulyani. Data yang dimiliki Kementerian Keuangan, menurut dia, belum akurat bahkan cenderung salah. 

"Saya minta pimpinan BI yang aka datang, berikanlah angka-angka yang benar, itu menolong kami. Jangan tiru (data dari) Lapangan Banteng (daerah kantor Kemenkeu), ngibul melulu," ujar Rizal dalam Rapat Dengar Pendapatan (RDP) Komisi XI DPR dengan para ekonom, Senin (26/3).

Rizal memberi contoh, data terkait utang negara, baik yang berasal dari utang pemerintah, maupun bank sentral serta utang swasta. BI, menurut dia, harus mampu memberikan data secara jujur ke publik, termasuk soal risiko dari penggunaan utangnya. 

Bila memang ada risiko, BI sebagai regulator moneter harus pula mengingatkan pemerintah sebagai regulator fiskal agar tak terus menerus menutup risiko utang dari publik. 

"Saya minta BI ke depan bisa berikan informasi yang benar, walau menyakitkan, tapi daripada terus dibohongi oleh Menteri Keuangan yang tidak pruden," tekannya. 

Selain soal data, Rizal melihat, sosok pimpinan bank sentral ke depan harus bisa memitigasi pelemahan nilai tukar atau kurs rupiah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, tanpa hanya menyalahkan faktor global. 

"Jangan rupiah anjlok, lalu BI hanya salahkan 10 negara, mulai dari Amerika Serikat, Rusia, China, dan lainnya. Kalau alasannya begitu, sebutkan saja negara yang ada di peta dunia. Biasanya Gubernur BI ilmunya begitu (menyalahkan negara lain)," katanya. 

Sementara itu, Ekonom dari Universitas Katolik Atmajaya (Unika) Antonius Prasetyantoko melihat, pucuk pimpinan BI yang baru tak hanya harus cakap mengatur indikator-indikator moneter dan makroprudensial, seperti inflasi, suku bunga acuan, hingga sistem pembayaran.

Pemimpin BI, menurut dia, juga harus mampu pula menyikapi perubahan di sektor keuangan dengan dinamis, misalnya terkait kehadiran perusahaan teknologi berbasis layanan keuangan (financial technology/fintech). Pasalnya, ia melihat, fungsi BI sebagai reguator di sistem pembayaran, perlu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan kemunculan fintech-fintech tersebut. 

"Sebenarnya fintech dan inklusi keuangan itu bisa dikawinkan dan bisa dikembangkan bersama. Tinggal bagaimana itu semua bisa dituangkan dalam satu peta jalan (road map) oleh BI. Itu yang ditunggu," katanya pada kesempatan yang sama. 

Adapun, setelah mendengar masukan dari para ekonom pada hari ini, Komisi XI DPR akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Deputi Gubernur BI pada Selasa besok (27/3). Tiga calon Deputi Gubernur BI, yaitu Dody Budi Waluyo, Wiwiek Sisto Widayat, dan Doddy Zulverdi.

Setelah itu, pada Rabu (28/3), Komisi XI DPR menggelar fit and proper test bagi Perry Warjiyo, calon tunggal Gubernur BI yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memimpin bank sentral pada periode 2018-2023. 

Sumber CNN Indonesia