Pekanbaru, SeRiau- Terkait dengan adanya mutasi pejabat Pemko Pekanbaru, khususnya di tingkat eselon II, dari 11 jabatan yang dievaluasi, 7 jabatan di antaranya masih dipegang pelaksana tugas (Plt) kembali mendapat kritikan dari kalangan legislatif.

Seperti halnya yang diungkapkan Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Jhon Romi Sinaga SE, ia menilai 7 jabatan yang masih Plt tersebut seharusnya tidak terjadi. Pasalnya, masih banyak ASN di kota Pekanbaru yang mampu bekerja menjadi pimpinan OPD.

Selain dinilai tidak tuntas, Politisi PDI Perjuangan ini juga mengatakan bahwa kegiatan assessment yang dilakukan Pemko tersebut menurutnya juga pemborosan dan menghabiskan uang semata.

"Mutasi ini hanya untuk menghabiskan uang saja, ini sangat disayangkan, padahal pejabat di lingkaran Pemko banyak yang masih bisa," Ujarnya.

Seperti halnya Muhammad Jamil yang merangkap dua jabatan sebagai Kepala DPMPTSP dan Plt Bapenda, dengan kondisi tersebut menurutnya tidak efektif.

"Apa tidak ada lagi yang layak di kota Pekanbaru ini, banyak solusi lain seperti halnya mendatangkan pejabat Pemprov Riau atau dari daerah lainnya," Ungkap Romi.

Seperti contoh yang ia sampaikan sebelumnya, Azharisman Rozie yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, yang saat ini dipindahkan sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM, tetap diberikan jabatan penting meski Rozi dinilai gagal memimpin Bapenda.

Untuk menindak lanjuti masalah tersebut, ia akan menyurati Kemendagri untuk mengevaluasi pejabat ASN di Kota Pekanbaru. Kondisi iti sengaja ia lakukan agar kepala OPD yang bekerja untuk Kota Pekanbaru benar-benar bisa meningkatkan PAD. (***)