Pekanbaru, SeRiau-  Minimnya sumur penampung air (waduk, red) atau reservor menjadi salah satu penghambat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dalam melakukan penanggulangan kebakaran yang terjadi di Kota Pekanbaru.

Bahkan meski sudah diusulkan ke Pemerintah kota, ternyata kebutuhan mendasar Damkar tersebut tidak juga diakomodir di APBD tahun 2018, hal ini diakui oleh Ketua Komisi IV DPRD kota Pekanbaru Roni Amriel.

Politisi Golkar ini menilai, tidak diakomodirnya kebutuhan dasar damkar dan kebutuhan-kebutuhan mendasar lainnya karena Pemerintah Kota Pekanbaru lebih mementingkan kegiatan multiyear pusat perkantoran Tenayan Raya.

"Pemerintah lebih konsen ke kegiatan multiyears pusat perkantoran jalan lingkar dan pengelolaan sampah yg menyedot APBD Kota 533 M selama 3 tahun anggaran, bahkan didalam KUA PPAS yg sudah jadi Perda APBD 2018 kota tidak terakomodir terhadap kebutuhan-kebutuhan yang dikeluhkan oleh damkar, padahal ini kebutuhan utk mengantisipasin sumber air yg dibutuhkan apabila terjadi kebakaran yg kita kenal dgn reservoir/kolam yg bisa multi fungsi dgn mebangun infrastruktur pendukungnya," Ungkap Roni Amriel, Selasa (5/12/2017)

Sebagai ibu Kota Provinsi, Roni menilai sudah selayaknya Pekanbaru memiliki SDM, peralatan dan mobil pemadam yang canggih dibandingkan dengan Kota-kota lainnya, namun perhatian pemerintah masih sangat minim.

"Jangankan reservor, mobil tangga untuk memadamkan api digedung tinggi pun kita tidak punya, jadi kalau terjadi kebakaran digedung yg tinggi petugas damkar hanya bisa melihat saja sampai gedung itu habis, seharusnya pekanbaru selaku ibukota provinsi harus sudah punya SDM dan peralatan yang canggih, sehingga kedepan dapat dipastikan klau terjadi kebakaran waktu/kecepatan sampai dilokasi,"

Tidak hanya untuk mengatasi kebakaran rumah warga atau pemukiman, peralatan canggih dan SDM yang mempuni juga dibutuhkan untuk mengantisipasi kebakaran hutan yang terbakar.( Wanti)