Kelangkaan Vaksin, Pemko Pekanbaru Diminta Koordinasi

  • Selasa, 27 Juli 2021 - 16:13:03 WIB | Di Baca : 9121 Kali

 

SeRiau -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru berharap Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru segera mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terkait ketersedian vaksin.

Sebabnya, saat ini terjadi kelangkaan vaksin di Kota Pekanbaru. Sekitar 103.999 warga Pekanbaru belum mendapat vaksinasi dosis kedua hingga 26 Juli 2021.

Loading...

"Antuisas warga sudah cukup tinggi tentu haru dibarengi dan disinkronkan dengan ketersedian vaksin. Ada yang sudah vaksin pertama namun belum vaksin kedua, jadi ini terjeda," cetus Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani, Selasa (27/7).

Data warga Kota Pekanbaru yang belum mendapatkan vaksin lengkap per 26 Juli 2021 ialah untuk warga Lanjut Usia (Lansia) 1.941 orang. Lalu, warga usia 18 hingga 60 tahun yang belum vaksin lengkap 100.386 orang. Kemudian warga usia 12-17 tahun yang blum vaksin lengkap 1.672 orang.

"Kita minta Pemko Pekanbaru mendesak Pemprov Riau untuk meminta vaksin ke Pemerintah Pusat. Memang kebijakan vaksin kan kebijaka pusat, begitu juga dengan ketersedian vaksinnya," tutupnya.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pekabaru, target warga harus divaksin sekitar 845.274 orang.

Rinciannya, 70.384 orang lansia. Sekitar 651.837 orang usia 18-60 tahun, lalu sekitar 123.053 orang usia 12-17 tahun. 

Sebelumnya, permasalahan lambannya pendistribusian vaksin tambahan ini ke Pemko Pekanbaru juga ditanggapi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, Zulkarnain.

Yang menjadi permasalahannya, jelas Zulkarnai, ialah data. Data yang dimaksud oleh politisi PPP ini adalah data jumlah masyarakat yang akan mendapatkan vaksinasi.

"Data yang akan divaksin harus terangkum dulu, dengan adanya data itu diharapkan tidak lagi vaksinasi tertunda-tunda," ungkap anggota Komisi III DPRD Pekanbaru itu beberapa waktu lalu.

Zulkarnain juga menyarankan agar Dinkes Pekanbaru juga rajin menjalin komunikasi dengan Diskes Provinsi Riau maupun dengan Kementerian Kesehatan.

"Salah satunya itu (masalah data), data tidak sinkron. Karena itulah data ini harus akurat untuk itu (vaksin)," singkatnya. (***)




Loading...

Berita Terkait

Tulis Komentar