SeRiau- Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di empat kecamatan di Kota Pekanbaru mulai diterapkan. Namun, Sumber Daya Manusia (SDM) atau personel dari Satpol PP untuk turun di Empat Kecamatan tersebut masih sangat terbatas.

DPRD Kota Pekanbaru dalam hal ini mendesak agar Pemko Pekanbaru melibatkan seluruh sektor yang ada di masyarakat, baik itu dari tingkat RT/RW hingga organisasi kepemudaan.

"Kita itu pengennya dari dulu pemerintah libatkan semua element masyarakat, jadi bagian yang sifatnya umum ditangani oleh Satpol PP dan kepemudaan diperdayakan untuk mengatasi yang di daerah perumahan. Jangan terpaku dengan Satpol, gak bisa kalau hanya dengan mengharapkan satpol," ujar Roni Pasla, Kamis (01/10/2020).

Organisasi kepemudaan sendiri ada di dalam struktur RT dan RW disetiap daerah, sehingga dengan diperdayakan organisasi yang ada di tingkat bawah tersebut dapat ikut berpartisipasi mensukseskan PSBM ini.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan PSBM Kecamatan Tampan sendiri tidak berjalan sukses dalam menekan laju penyebaran Covid-19 dikarenakan dari awal sosialisi yang dilakuka oleh tim Satgas Covid-19 Kota Pekanbaru tidak berjalan dengan maksimal.

Ia juga mengapresiasi langkah Pemko Pekanbaru untuk juga menerapkan PSBM di empat Kecamatan lainnya seperti Kecamatan Marpoyan Damai, Bukitraya dan Payung Sekaki. Yang mana ketiga kecamatan ini sendiri adalah kecamatan yang menjadi penyangga Kecamatan Tampan.

"Awalnya kita berharap ini tersosialisasi dengan baik, dan jika sosialisasi baik dan melibatkan elemen masyarakat maka PSBM akan berjalan dengan baik," pungkasnya.(***)