SeRiau- Menjemput aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ir Nofrizal MM melaksanakan reses di Jalan Tiung, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Sabtu (27/06) pukul 16.00 wib. Dengan memgutamakan protokol kesehatan, tiap warga yang hadir wajib menggunakan masker. Sebelum memasuki acara, warga juga harus cuci tangan dahulu, hingga tempat duduk antar masyarakat pun berjarak. 

Adapun aspirasi yang disampaikan warga tak jauh dari masalah pandemi covid 19. Dimana pemerintah menyerahkan bansos bagi masyarakat yang terdampak covid. Akan tetapi hingga saat ini masih ada sebagian warga di kampung melayu tak kunjung mendapatkan bansos. Tak hanya itu saya, Bantuan sosial berbentuk bantuan tunai langsung pun tak juga didapat.

"Saya guru, saya juga terdampak covid ini. Tapi sampai sekarang belum ada saya menerima bansos yang diberikan pemerintah. Dari intruksi presiden, jika ada warga ynag tidak mendapatkan bansos dapat melapor ke RT RW atau lurah setempat," tutur Afdal warga yang hadir saat reses Nofrizal 

Aspirasi selanjutnya mengenai umkm masyarakat yang ada kampung melayu. Mereka mempertanyakan ketersediaan dana untuk mengakomodir umkm yang ada. 

"Untuk UMKM ini bisa berupa pelatihan ataupun usaha barang harian. Ini lah yang sepertinya tepat untuk membangkitkan ekonomi masyarakat kampung melayu," lanjutnya.

Menjawab aspirasi yang disampaikan warga didapilnya, Nofrizal menjelaskan bahwa informasi terhadap penyaluran bansos tidak semuanya sampai ke masyarakat. Oleh karena itu melalui dirinya yang turun langsung ke masyarakat menyampaikan bahwa krna kondisi peemeintahan yang tidak sama, sehingga tidak bisa semua masyarakat Pekanbaru dapat tercover diberikan bantuan.

"Kita minta kepada masyarakat untuk bersabar. Jika ada bantuan dari pihak lain agar dapat diterima karna kita tahu sebatas kemampuan pemerintah seperti itu,' ungkap Nofrizal 

Sementara untuk UMKM sendiri berharap adanya upaya pemerintah untuk melaksanakan pelatihan. Terutama pelatihan online. Seperti bagaimana memasarkan produk, dan mengaplikasikannya dalam teknologi yang ada.

"Karna kalau membuat produk tapi tidak dibuat cara pemasarannya kan percuma saja. Maka yang lebih tepat saat ini yakni penjualan secara online. Maka kami dari PAN akan coba melaksanakan pelatihan online untuk para kader. Sementara untuk masyarakat luas, kita akan coba gandeng perusahaan-perusahaan besar," jelas Nofrizal.

Lanjut Nofrizal juga menjelaskan permasalahan masyarakat terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang saat ini sedang berlangsung. Terlebih masalah zonasi.

" Kita berharap zonasi ini benar-benar tepat sasaran. Jangan zonasi ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Ternyata memang banyak oknum yang memanfaatkan ini. Pak Gubernur sudah marah, beliau sampaikan ada oknum petugas. Ntah itu petugas kelurahan atau oknun RT RW, tapi yang jelas surat domisili itu yang mengeluarkan kan lurah. Saya minta segera ditindak. Karna kalau tidak ditindak, penerimaan SMP yang akan segera berlangsung akan bermasalah juga," tegas Nofrizal.

Sehingga Nofrizal meminta kepada pemerintah untuk menindak kelurahan yang berdaa disekitar sekolah-sekolah Favorit. 

"Kenapa dia (kelurahan) bisa mengeluarkan surat domisili, kecualinKK tempatan. Harapan kita bagi KK tempatan yang masuk radius sekolah dapat dipertimbangkan. Kalau radiusnya dibawah 1 km ya dipertimbangkan. Terlebih untuk jalur afirmasi atau jalur warga miskin, ini harus dipertimbangkan. Jangan sampai mereka yang miskin, sudahlah covid, tidak mampu, terus tidak terima disekolah negri, waduh. Makanya pemerintah harus tegas, mengeluarkan domisili kalau tidak ada dasarnya ya jangan," imbau Nofrizal.(***)