SeRiau - Menjelang diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Pekanbaru, kalangan legislatif di DPRD Kota Pekanbaru mempertanyakan data yang digunakan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk memberikan bantuan kepada masyarakat selama diberlakukannya PSBB di Pekanbaru.

"Ini ada Dinas Perdagangan (Disperindag), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos) dan BPBD. Data yang dipakai itu data yang mana? Kalau untuk data masyarakat miskin tentu ada di Dinsos," ujar Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Roem Diani Dewi, Senin (14/04/2020).

Menurut Roem Ada 3 golongan masyarakat penerima bantuan yaitu Sangat miskin, Miskin dan Rentan miskin berdasarkan DTKS ( Data Terpadu Kesejahteraan Sosial  ) ditambah data masyarkat yang terdampak covit -19 sebanyak  35.998 KK yg telah di validasi. Akurasi dan keabsahan data ini sangat penting. "Kami meminta  Camat sampai RT/RW harus dilibatkan dan pro aktif untuk memastikan agar penerima bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan, sehingga pelaksanaan PSBB di pekanbaru dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi di masyarakat" tegas Srikandi DPRD Kota Pekanbaru ini.

Roem meminta Pemko Pekanbaru untuk lebih jeli, dikarenakan masyarakat yang terdampak Covid-19 bukan hanya masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi saja, akan terapi termasuk masyakat yang kehilangan penghasilan.

"Penerapan PSBB di Kota Pekanbaru, jangan membuat semakin susahnya hidup masyarakat yang seharusnya terbantu tetapi tidak terdata," sambungnya.

Lebih jauh, anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru ini juga menegaskan jangan sampai tumpang tindih data, dalam artian penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tidak berhak lagi menerima bantuan yang diberikan oleh Pemko Pekanbaru.

"Jadi bantuan yg diberikan oleh Pemko Pekanbaru dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas," ujarnya lagi.(***)