SeRiau- Pengosongan tempat penampungan sementara (TPS) dan relokasi pedagang ke dalam Sukaramai Trade Center (STC), terus mendapat penolakan, sehingga mendapat sorotan dari berbagai pihak.

Salah satunya datang dari Anggota DPRD Provinsi Riau Ade Hartati yang ditemui, Kamis (27/2/2020) di kantornya. 

Ia berharap Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru lebih berpihak kepada pedagang yang mayoritasnya hanya berjualan untuk menyambung kehidupan mereka sehari-hari.

"Pemeritah harusnya di pihak pedagang, dan bukan kepada segelintir orang yang jelas-jelas mengambil keuntungan. Sudah sepatutnya ini sebagai pembelajaran kedepan agar pasar direvitalisasi oleh pemerintah, dan bukan pihak ketiga," ucapnya saat berbincang besama wartawan, Kamis (27/2/2020).

Mantan dosen disalah satu Universitas Negeri di Pekanbaru ini juga mengatakan dirinya sudah menemui secara langsung para pedagang dan mendapatkan beberapa fakta yang sangat tidak elok, dan tidak berpihak kepada pedagang.

"Ada yang menyebut pengelola mewajibkan pedagang membayar 30 persen dimuka sebelum melakukan pelunasan. Namun setelah itu dilakukan, keluar syarat baru menjadi 100 persen untuk mendapatkan kunci. Pedagang diminta berhutang? gak masuk akal," katanya.

Ade juga menyebut, ada opsi atau permintaan dari pedagang yang selama ini menyewa dilokasi tersebut yang dinilai sangat rasional untuk saat ini bisa dipenuhi.

"Mereka minta di tunda hingga usai lebaran, saya rasa itu masuk akal.
Disamping mereka bisa mencari pendapatan lebih di saat jual beli pasca hari besar dan tentu bisa membayar salah satu syarat untuk menyewa," ucapnya.

Poltisi PAN tersebut juga menyentil pihak-pihak yang seolah pro dan lahir dari rakyat, namun menusuk dari belakang. Apalagi sampai menyebut relokasi secepatnya pedagang STC guna penataan kota Pekanbaru.

"Jangan cerita penataan, itu sudah tidak relevan kita sampaikan hari ini. Pengerjaan proyek pasar itu sudah terlambat sekian tahun tapi pada diam, giliran penggusuran tepuk tangan," cetusnya.

Lebih jauh ketika disinggung akan adanya penertipan tahap dua yang akan berlangsung, Jum'at esok,  Ade meminta pemerintah kota bisa berdiskusi dan mencari solusi guna menghindari segala macam aksi dan tindakan kekerasan seperti kejadian sebelumnya.

"Jangan sampai bentrok, harus duduk bersama. Jangan benturkan aparat penegak hukum dengan pedagang, semua nya sama sama mencari nafkah, Jangan coreng budaya melayu kita dengan kekerasan," pungkasnya.(***)