SeRiau- Penyertaan modal kepada PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (PT SPP) sebesar Rp 125 miliar dalam bentuk aset tanah seluas 226 hektare di Kawasan Industri Tenayan Raya (KIT), menjadi pembahasan hangat dalam agenda hearing Tim Pansus Ranperda Penyertaan Modal bersama dengan Pemko Pekanbaru. Pasalnya, dewan merasa kurang yakin jika pengelolaan KIT diserahkan kepada PT SPP. 

Kegiatan hearing yang dipimpin oleh Mulyadi selaku Wakil Ketua Pansus Ranperda Penyertaan Modal, juga dihadiri oleh sejumlah anggota pansus lainnya seperti Sabarudi, Aidil Amri, Arwinda, Rois, Indra Sukma dan Sigit Yuwono serta Ketua DPRD Pekanbaru - Hamdani. 

Dalam pertemuan perdananya, Tim Pansus Ranperda Penyertaan Modal meminta paparan lengkap dari PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (PT SPP) yang direkomendasikan oleh Pemko Pekanbaru sebagai pengelola KIT.

Wakil Ketua Pansus Ranperda Pernyataan Modal DPRD Pekanbaru, Mulyadi mengatakan, dalam rapat perdana yang dilakukan bersama Pemko Pekanbaru ada sejumlah hal yang dibahas termasuk pemilihan PT SPP sebagai pengelola KIT. Selain itu, pihaknya juga mengundang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pekanbaru, BPKAD Pekanbaru dan Bagian Ekonomi Setdako Pekanbaru untuk melakukan pembahasan Ranperda Penyertaan Modal. 

"Ya kita tadi sudah dengarkan paparan dari PT SPP pada rapat perdana tim pansus, seperti apa konsep yang mereka tawarkan. Hanya saja, banyak pertanyaan mengapa Pemko Pekanbaru justru merekomendasikan PT SPP sebagai pengelola KIT. 

Soalnya, kita juga ada dengar tentang sepak terjang kinerja PT SPP. Kita juga ingin memastikan, siapa saja calon investor yang nantinya akan menanamkan modal di KIT," beber Mulyadi 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut mengatakan, berdasarkan peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, maka pengelola Kawasan Industri Tenayan Raya (KIT) diserahkan kepada BUMD. Dari 3 BUMD yang dimiliki oleh Pemko Pekanbaru, maka ditunjuklah PT SPP sebagai pengelola KIT. 

"Nantinya, PT SPP tidak lagi mengelola Bus TMP tapi lebih fokus kepada pengelolaan KIT. PT SPP memang sengaja dipersiapkan Pemko Pekanbaru, untuk mengelola badan usaha yang memiliki prospek dan profit bagus ke depan. Bahkan saat ini, sudah ada sejumlah investor asal China yang melirik agar nanti bisa menanamkan modalnya di KIT. Janganlah hanya melihat pengelolaan Bus TMP saja, ini kan perusahaan daerah milik kita, jadi harus kita pertahankan dan kita besarkan," ungkap Ingot.

Sementara itu, Ketua DPRD Pekanbaru, Hamdani berharap, agar Ranperda Penyertaan Modal bisa segera disahkan melalui proses dan pembahasan yang benar-benar akurat oleh Tim Pansus. Hamdani mengingatkan, bahwa pengesahan Ranperda Penyertaan Modal tidak perlu dilakukan secara terburu-buru agar mendapatkan hasil yang maksimal. 

"Kita gak bisa main-main ya, soalnya ada uang rakyat sekitar Rp 125 miliar yang akan dikucurkan. Nantinya, akan banyak masyarakat yang bisa bekerja disana. Selain itu, perusahaan yang nantinya akan bergabung juga harus memiliki track record bagus. Kalau memang belum selesai Januari, ya kita lanjutkan pada bulan Februari. Kita ingin memastikan, agar pengesahan Perda Penyertaan Modal tidak bersentuhan dengan hukum dikemudian hari," ungkap Hamdani. 

Rencananya, usai menggelar hearing Tim Pansus Ranperda Penyertaan Modal DPRD Pekanbaru akan melaksanakan kegiatan kunjungan lapangan ke KIT dan kantor PT SPP. Hal ini untuk membuktikan, bahwa PT SPP memang layak ditunjuk sebagai pengelola KIT. **