SeRiau- Dalam rangka menjalin kerjasama dan memajukan dunia pariwisata di Kota Bertuah, rombongan dari DPD Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Riau melakukan audiensi bersama salah seorang pimpinan DPRD Pekanbaru, Rabu (23/10). IHGMA Riau menantang Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menggelar event pariwisata, karena selama ini dinilai masih minim promosi.  

Kedatang rombongan, disambut langsung oleh Wakil Ketua DPRD Pekanbaru - Nofrizal, yang juga merupakan Ketua PHRI Riau. Selain bersilaturahim, ada sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha di bidang perhotelan termasuk minimnya promosi dan support dari pemerintah daerah. 

Ketua IHGMA Riau, Bregas Yekti mengungkapkan, sebagai organisasi yang telah berdiri sejak tahun 2016 lalu dan bergerak di bidang perhotelan, kehadiran IHGMA diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan dunia pariwisata Pekanbaru. Hanya saja, butuh kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah sehingga terjalin sinergisitas yang baik. 

"Selain untuk menjalin tali silaturahmi, kedatangan kami juga bertujuan untuk meminang kesediaan Bapak Nofrizal untuk menjadi penasehat DPD IHGMA Riau. Pasalnya, dalam memajukan dunia pariwisata butuh koordinasi dan kerjasama antara pelaku dunia usaha dengan pemerintah," pungkas Bregas , Rabu (23/10). 

Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Nofrizal mengatakan, meski ada sejumlah event yang dilaksanakan namun ternyata masih belum bisa dunia perhotelan di Pekanbaru. Hal ini dipicu, karena minimnya promosi dan dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dan Dinas Pariwisata Pekanbaru.

"Selama ini, memang ajang promosi parieisata kita ke luar daerah dinilai masih sangat minim. Padahal, banyak event pariwisata yang dilaksanakan sehingga bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha di bidang perhotelan. Tahun 2020 mendatang, Pekanbaru diharapkan bisa menggelar Convention Exibition atau Hotel Award sehingga bisa meningkatkan daya tarik wisatawan luar untuk datang berkunjung ke Pekanbaru," ungkap Nofrizal.

Dalam kesempatan kali ini, juga disinggung permasalahan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan yang menuai polemik karena dinilai terlalu membebani pelaku usaha. Pasalnya, juga masih banyak tagihan pajak lainnya yang harus dibayarkan seperti Pajak Generator (Genset) , Pajak Air Tanah dan Pajak Penyangkal Petir.(***)