SeRiau- Mendadak, anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapil Tampan yakni Mulyadi Amd mendatangi kantor Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) Jalan Uka Kecamatan Tampan Pekanbaru, pasalnya kantor tersebut diduga jadi tempat berkumpulnya para LGBT.   

Saat kelokasi bersama warga, Mulyadi menemukan sejumlah fakta yang mengejutkan, dimana Mulyadi menemui seoarang lelaki yang mengakui dirinya sebagai pekerja, tidak hanya itu dilokasi Mulyadi juga menemukan alat kontrasepsi dan foto laki-laki berpakaian wanita. 

"Saat saya datang bersama seorang warga, pintu pagar terkunci. Kita ingin konfirmasi, kita diskusi dan izin masuk ke rumah untuk melakukan pengecekan, alhasil saat dilokasi kita bertemu dengan seorang pria bernama Adi. Dia mengaku sebagai pekerja seks melayani laki-laki dan perempuan. Saya telepon Ketua RW, ketua RT dan lurah kita tak ada nomornya. Akhirnya ramai, datang Babinsa juga, ada ibu-ibu dan warga, FPI juga datang ke lokasi," Ungkap Mulyadi, usai kelokasi yang diduga jadi tempat LGBT, Selasa (15/1/2019)

Menurut Informasi yang diperoleh Mulyadi dilapangan, rumah yang dijadikan kantor  itu merupakan milik orangtua Ruli. Ruli adalah Koordinator OPSI (Organisasi Perubahan Sosial Indonesia) untuk wilayah Riau. Sementara Ruli tidak berada dilokasi saat Mulyadi dan instansi datang. Untuk menghindari amukan warga, kedua orang tersebut diamankan ke Polsek Tampan Kota Pekanbaru.

"Karena mereka (Adi dan Ruli) bersikeras kalau apa yang mereka lakukan itu benar, warga menjadi geram. Karena bukan berarti mereka pakai pengaman (dalam hubungan seks sejenis) sehingga terhindar HIV AIDS, bukan berarti kegiatan mereka ini bisa dibenarkan aturan negara maupun aturan agama," tegas Mulyadi.

Sementara dari informasi yang dirangkum Mulyadi dari pihak warga, kondisi rumah itu ketika malam hari juga ada karokean dan sejak lama meresahkan, namun warga belum tahu cara melaporkannya. Dengan aksi cepat Anggota DPRD Kota Pekanbaru Mulyadi ini, warga menjadi puas, tempat tersebut sudah ditertibkan.

"Kita harap kasus ini tidak berhenti disini saja, melainkan kita minta agar pemerintah menindaklanjuti kondisi ini, karena kata mereka ada izin di Kesbangpol, saya rasa itu hanya izin Penanggulangan HIV AIDS saja, bukan izin organisasi LGBT, tapi ini perlu kita kroscek lebih dalam lagi," terang Mulyadi.

Sebab, lanjut Mulyadi, setelah ini terungkap, banyak masyarakat lainnya yang menyampaikan lagi, bahwa di lokasi mereka juga ada kegiatan yang sama oleh para LGBT. Mulyadi juga meminta agar pemerintah melakukan pembinaan terhadap mereka yang sudah salah jalan tersebut sehingga terjebak ke dalam organisasi LGBT.

 "Bagaimana pun mereka juga manusia, bina mereka, sehingga bisa kembali diterima di tengah masyarakat. Secara normal memang kegiatan mereka bagus dan positif, melakukan penyuluhan bahaya HIV AIDS," pinta Mulyadi lagi. (***)