SeRiau- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru sepertinya harus lebih serius dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam sektor retribusi pengujian kendaraan bermotor (PKB) atau KIR. Pasalnya, beberapa tahun terakhir target PAD uji kendaraan tidak sesuai yang diharapkan.

"Tidak pernah tercapai target PAD yang disumbangkan dari KIR, ini harusnya menjadi bahan evaluasi, Dishub. Padahal praktek pengurusan dan pembayaran sudah bisa menggunakan sistem online. Jangan konyol lah, teknologi sudah maju seperti saat ini," cetus ketua komisi II DPRD Pekanbaru Azwendi Fajri, saat berbicang bersama wartawan, Senin (24/9/2018).

Hingga saat ini kata politisi Demokrat ini, potensi untuk mendulang pendapatan dishub cukup besar. Misalnya dari retribusi ujir kir dan juga parkir kendaraan. ”Uji kir dan parkir itu potensial untuk bisa mencapai target PAD. Tidak tercapai target karena ini itu, bukan alasan,” katanya lagi.

Tidak maksimalnya PAD dari sektor retribusi KIR kata Azwendi, mencerminkan Dishub kurang serius dalam mengenjot potensi PAD dan kurang peduli dengan keselamatan pengendara.

"Uji KIR ini tidak hanya semata-mata untuk menghasilkan pendapatan daerah, akan tetapi juga merupakan upaya menjaga keselamatan pengendara. Semakin banyak yang tidak melakukan uji KIR, maka semakin banyak pula beroperasi kendaraan yang tak layak jalan. Dan ini tentu sangat berisiko terhadap kecelakaan,” tuturnya.

Azwendi juga menduga masih terdapat praktek percaloan dalam Uji KIR, dan tidak tertutup kemungkinan hal tersebut sebenarnya diketahui namun sengaja dibiarkan.

"Saya ingatkan hal ini sebelum mereka berurusan sama pihak berwajib. Saya dapat kok kabar-kabar terkait percaloan ini. Hati-hati saja kalian," ancam Azwendi.

Azwendi juga berharap kepada Walikota Pekanbaru untuk mengavaluasi pejabat yang berwenang dalam dalam hal ini Uptd kir jika target tahun ini tidak sesuai harapan.

"Pak walikota evaluasi saja, apalagi ini sudah dipenghujung tahun. Kalau tidak sesuai ganti saja" tegasnya.(***)