SeRiau - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengkritik Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menutup situs info pemilu. Akibatnya masyarakat tidak dapat memantau hitung riil Pilkada serentak 2018 di 171 daerah.

Menurut Ferry, KPU telah diberikan dana yang besar untuk melaksanakan segala rangkaian pelaksanaan pilkada serentak 2018.

KPU mengklaim telah menerima dana sebesar Rp11,8 triliun dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pilkada 2018. Jumlah tersebut sama dengan 92,4 persen dari yang dianggarkan.

"Perlu ditanggapi serius dan diteliti sebenarnya ada apa karena memang sudah menelan biaya sangat besar, termasuk biaya IT (informasi teknologi)," tutur Ferry saat dihubungi, Rabu (4/7).

Ferry mengatakan situs KPU sulit diakses sejak penghitungan suara dilakukan pada Rabu (27/6). Dia mengkritik pernyataan Ketua KPU Arief Budiman yang menyatakan KPU sengaja mempersulit akses agar situs tidak mudah diserang peretas. 

Namun, kata Ferry, KPU justru benar-benar menutup laman infopemilu.kpu.go.id sejak Jumat (29/6).

"Jadi bahaya proyeknya tidak bisa dipergunakan. DPR harus mengusut dugaan skandal IT KPU tersebut," kata Ferry.

Ferry menegaskan masyarakat ingin memantau hitung riil berdasarkan scan C1 yang dilakukan KPU dan dipublikasikan di laman infopemilu.kpu.go.id. Semua itu demi pelaksanaan pilkada yang transparan.

"Kalau konsultan IT KPU sengaja mendisfungsikan sistem atau mengacaukan perhitungan, DPR juga harus mengusut," katanya.

Ketua DPP PKS yang juga anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan hal serupa. Menurutnya, KPU harus dikritisi lantaran telah menerima anggaran yang besar namun tidak dapat mengelola laman secara optimal. 

Padahal, kata Mardani, masyarakat ingin ikut mengawasi perkembangan perolehan suara berdasarkan hitung riil KPU.

Mardani menyayangkan KPU belum maksimal mengelola situs. Dia mengamini peretas memang kerap menyerang dan menganggap hal itu wajar dialami KPU. Meski begitu, Mardani mengingatkan dalam waktu dekat KPU juga akan menyelenggarakan pemilu 2019 yang jauh lebih besar.

"Ini catatan besar untuk KPU dan KPUD. Baru pilkada serentak sudah problem. Kami akan evaluasi di mana letak kesalahannya," kata Mardani. 

Sumber  CNN Indonesia